Pilkada 2018, Aparatur Sipil Negara Belum Bisa Netral

SEMARANG (Asatu.id) – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 ternyata belum sepenuhnya dapat dijalankan. Terbukti, sejak masa kampanye 2018, Komisi Aparatur Sipil Negara telah menerima 69 laporan dugaan pelanggaran terkait ketidaknetralan ASN.

“Sejak masa kampanye Pilkada 2018, kami telah menerima 69 laporan dugaan pelanggaran terkait ketidaknetralan ASN. Dua laporan, berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Magelang dan Kabupaten Jepara,” kata Ketua KASN Sofian Effendi di Semarang, Kamis (22/2).

Kedatangan Sofian Effendi di Ibu Kota Provinsi ini untuk membuka rapat koordinasi antara KASN dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Panwaslu kabupaten/kota di Jateng terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2018.

Soal bentuk ketidaknetralan ASN tersebut, menurut Sofian, yakni mengunggah foto di media sosial bersama salah satu calon kepala daerah serta ikut mengampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah.

Padahal, lanjut dia, sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran ini cukup berat. Sanksi ini berupa teguran, penurunan pangkat, tidak ada kenaikan gaji hingga pada pemecatan.

Dia menilai ketidaknetralan ASN dalam pilkada akan berdampak pada kekacauan birokrasi. “Kekacauan birokrasi akibat ketidaknetralan ASN terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan, khususnya bagi ASN yang menjabat sebagai pejabat dalam birokrasi,” katanya.

Untuk menekan jumlah pelangaran ASN terkait netralitas di pilkada, Sofian mengambil langkah untuk mengajak dan berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu. Koordinasi ini difokuskan pada sisi pengawasan ASN agar mereka menjunjung tinggi netralitas serta profesionalitas.

 

 

19

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan