Kemendagri Ingin Holding BUMD Bidang Usaha Sejenis

SEMARANG (asatu.id) – Komisi C DPRD Jateng pada Senin (12/2), melakukan konsultasi penyusunan draf Raperda BUMD ke Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Rombongan diterima oleh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Hari Nur Cahya Murni beserta jajarannya.

Dalam pengantarnya, Ketua Komisi C Asfirla Harisanto mengungkapkan, selama ini antar-BUMD di Jateng belum terjadi sinergitas dalam operasionalnya. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri, terkesan yang besar kurang peduli terhadap yang kecil.

Untuk menyelaraskan hal itu, tambah Bogi, sapaan akrab Asfirla, Komisi C akan berencana membuat holding atau satu perusahaan yang mewadahi BUMD. Hal itu sejalan dengan PP No 54/2017, juga berencana menyusun Raperda pengelolaan atau sinergitas BUMD.

“Jadi raperda pengelolaan atau sinergitas BUMD nantinya diharapkan menjadi payung hukum untuk menyinergikan (menyelaraskan) antar-BUMD,” katanya.

Menanggapi Komisi C, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni menegaskan, yang diwajibkan oleh PP 54/2017 tentang BUMD hanya Perda Pendirian dan Penyertaan Modal. Karena itu soal (perda) sinergitas antar BUMD atau pembentukan holding, tambahnya, tidak diwajibkan dalam PP tersebut.

“Namun sepanjang masyarakat Jateng membutuhkannya, atau ada inisiatif dari Dewan hal itu disilakan,” tuturnya.

Lebih jauh Nunung, sapaan akrab Hari Nur, menjelaskan, pembentukan holding seyogyanya untuk BUMD-BUMD yang memiliki bidang usaha sejenis, seperti perbankan (Bank Jateng dengan BPR), pertanian dan perkebunan atau infrastruktur.

Pembentukan holding dapat dilakukan dengan membentuk BUMD baru. Hanya saja hal itu membutuhkan beaya tinggi, termasuk SDM yang tidak sedikit serta waktu yang cukup lama. Meski begitu, membuat holding melalui pembentukan BUMD baru itu dinilai lebih baik dan aman dari sisi keamanan aset daerah maupun aspek pengawasan oleh Dewan.

Cara kedua seperti telah dilakukan di banyak daerah adalah dengan menetapkan BUMD yang sudah sebagai holdingnya kemudian  ditambah saja sejumlah bidang usaha baru sesuai kebutuhan sebagai anak perusahaan (holding).

Pada pendirian anak usaha itu sahamnya paling sedikit 70 persen dan tidak boleh kurang. Hanya saja Nunung mengingatkan, anak-anak perusahaan dengan bidang-bidang usaha baru yang ditambahkan ke perusahaan holding itu bukan BUMD.

Demikian juga soal (perda) sinergitas, tambah Nunung, yang mangatur sinergi antar BUMD, baik di hulu maupun hilir, misalnya di sektor pemasaran agar tidak saling menggerus porsi masing-masing BUMD, seperti antara BPR dan (kredit mikro) Bank Jateng.

“Silakan saja, tapi kami tidak bisa memberi penegasan apa pun,” tandasnya.

Menurutnya, apapun keputusan Komisi C terkait inisiatif membentuk raperda yang diharapkan menjadi payung hukum sinergitas antar BUMD maupun holding BUMD.

Nunung menjelaskan, hal ini akan menjadi momentum yang baik untuk menyelaraskan berbagai hal yang dikemukakan Ketua Komisi C di awal, mulai soal pemasaran kredit linked (di BPR dan Bank Jateng), agar sesama BUMD bersinergi hingga masalah porsi penjaminan kredit oleh Jamkrida di Bank Jateng.

“Karena semuanya kan BUMD, modalnya pun dari APBD Jateng,” tuturnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *