Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Pahami Area Rawan Korupsi

SEMARANG (Asatu.id) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan agar para pemangku daerah dapat memahami area rawan korupsi.  Menurutnya, di tahun ini sudah banyak provinsi dan pemerintah daerah masuk dalam prioritas pengawasan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada 22 provinsi serta 360 pemerintah daerah di wilayahnya yang telah masuk dalam prioritas pengawasan penyidik KPK,” ujarnya saat menghadir Musrembangprov, di Gedung Gradika Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (9/2).

Ia menyebutkan, Jawa Tengah sendiri masuk zona keempat dalam proses pengawasan KPK bersama Maluku Utara, NTT, Kaltim dan Riau. Adapun area pertama berada di Papua.

Ia menyebutkan, ada enam poin fokus penyelidikan yang akan dilakukan KPK, yakni pada pengadaan barang dan jasa, proses perizinan berbasis IT, perencanaan anggaran bersama DPRD, indikasi jual beli jabatan, pencairan dana hibah serta bansos dan pembahasan tunjangan informasi.

“Kemendagri akan berkolaborasi dengan KPK yang dibantu pihak kejaksaan, kepolisian serta satgas pangan untuk mengontrol potensi korupsi yang

ada di daerah,” imbuhnya.

Untuk peningkatan pemerintahan yang bersih dan optimal, pihaknya menambahkan akan  melibatkan Bappenas, Menkeu, BPKP. (is)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *