Efektivitas Antikorupsi, Masyarakat Sipil Belum Banyak Dilibatkan

SEMARANG (asatu.id) – Organisasi masyarakat sipil belum dilibatkan secara intensif dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Akibatnya pembangunan yang dijalankan belum memprioritaskan suara dari masyarakat sipil.

Hal itu terungkap dalam diskusi media yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang di Cafe John Djikstra, Kota Lama, Kamis (8/2).

Manajer Departemen Riset Tranparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan masyarakat sipil dapat berpartisipasi menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dengan ikut mengontrol pemerintah, tapi peluang ikut mengontrol belum terbuka, sehingga menimbulkan adanya persepsi negatif.

“Indeksi Persepsi Korupsi Semarang ini turun. Seharusnya jadi peringatan untuk memperkuat aspek pencegahan dengan mengandeng  masyarakat sipil guna memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga,” ujarnya.

IPK Kota Semarang pada 2017 yang disurvei TII, turun enam peringkat dari peringkat tiga ke peringkat sembilan dari 11 kota. Penurunan tersebut sebesar 1,1 dari 60 pada tahun 2015 menjadi 58,9 pada tahun 2017.

“Program pencegahan antikorupsi ternyata belum berjalan maksimal, sehingga perlu diinisiasi aksi integritas yang melibatkan institusi bisnis yang melibatkan organisasi masyarakat sipil,”pungkasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *