Dewan Jateng Tolak Impor Beras

SEMARANG (asatu.id) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menilai Pemerintah pada sisi lain belum mampu membuat kebijakan yang baik dalam mendukung keberlangsungan hidup petani.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono mengatakan kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah akan sangat merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

“Impor beras secara tidak langsung menyudutkan posisi petani di tengah gencarnya program pemerintah untuk mampu meraih kembali swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia 1984,” ujarnya, Selasa (30/1).

Riyono menambahkan, impor beras juga akan membawa konsekuensi terhadap turunnya harga gabah di tingkat petani, diinsentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas padi, mengurangi cadangan devisa dan ketergantungan terhadap pangan luar negeri.

Riyono menyarankan pemerintah pusat untuk menghindari impor beras secara berkelanjutan, dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut, menurutnya dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis usaha tani padi.

“Lalu juga adanya peningkatkan mutu usaha tani padi dengan menggunakan teknologi maju, serta meningkatkan akses petani terhadap sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran, serta permodalan,” imbuhnya.

“Kemudian juga implementasi pembelian gabah dari petani oleh pemerintah dengan harga layak entah itu Bulog atau Perusda untuk menggairahkan petani. Dan pemerintah harus menjaga harga beras sehingga tidak merugikan konsumen termasuk petani itu sendiri,” tukasnya.

27

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *