Pemprov Diharap Bentuk BUMD Sehat, Terintegrasi, dan Akuntabel

SEMARANG (asatu.id) – Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, untuk memberikan penerimaan daerah yang maksimal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng harusnya memiliki BUMD yang sehat, terintegrasi, dan akuntabel.

Menurutnya, Pemprov Jateng masih memiliki berbagai kendala sehingga dari sekianan BUMD yang dimiliki saat ini dinilai belum ideal.

Saat ini, lanjutnya Pemprov belum mempunyai data konkret mengenai BUMD. Padahal data tersebut menjadi modal terpenting untuk penerapan tata kelola badan usaha yang sehat.

“Pemprov pun juga tidak bisa menyebutkan secara detail berapa aset yang dimiliki badan usahanya. Ini kan belum sinkron,” ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi BUMD yakni dalam pengelolaan informasi teknologi (IT). Seperti yang dihadapi BPR/BKK ternyata tidak ada data base. Belum lagi dari sisi peraturan daerah (perda) yang dianggapnya sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

“Seperti Perda tentang Bank Jateng saja disahkan pada 1993, PRPP juga pada 1993. Sementara PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) disahkan pada 2005. Untuk pembenahan BUMD, kami mengusulkan perlu dibentuk sebuah holding,” imbuhnya.

Rukma Setyabudi menekankan untuk membentuk  Good Corporate Governance maka dewan komisaris, pengawas, dan direksi harus memiliki visi dan misi yang sama.

“Dalam pengelolaan badan usaha pun sistem pengecekan dan perimbangan juga harus jalan.  Dengan demikian tata kelola perekonomian menjadi sehat agar bisa menghasilkan pendapatan daerah yang ideal,” ucapnya.

Pandangan lain dilontarkan anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo (BEP). Untuk mengelola BUMD secara ideal sebenarnya pemerintah sudah mempunyai UU No 23/2014. Dalam pasal 343, secara terperinci sudah disebutkan cara penyehatan.

“Disebutkannya dalam pasal tersebut diatur mengenai tata cara penyertaan modal, organisasi kepegawaian, tata cara evaluasi, tata cara kelola perusahaan, perencanaan dan kerja sama,” bebernya.

Permbicaar terkait BUMD tersebut tercuat dalam diskusi grup terarah atau focus group discussion (FGD) dengan mengangkat tema : “Penerapan Good Corporate Governance untuk Mewudujkan BUMD yang Sehat” di  Tlogo Resort, Tuntang, Kabupaten Semarang, Kamis (25/1/2018).

Dimana turut menjadi narasumber kunci adalah Ketua DPRD Rukma Setyabudi, Asisten Perekonomian Prijo Anggoro BR, dosen akutansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Fuad.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *