Izin HO Dicabut, Diharapkan Investasi Meningkat

SEMARANG (Asatu.id) – Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki mengatakan, pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2011 tentang izin gangguan atau hinderordonnantie (HO) saat ini masih dalam proses.

“Saat ini, Perda yang mengatur pencabutan atau penghapusan izin HO masih tahap permohonan pertimbangan ke Gubernur Jawa Tengah dan Mendagri untuk dilihat jika ada revisi,” ujarnya, di Semarang, Jumat (26/1).

Pencabutan Perda Izin HO dilakukan usai disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang disahkan DPRD Kota Semarang beberapa waktu lalu. Dengan dicabutnya Perda tersebut, ppengusaha yang akan mendirikan usaha di Kota Semarang cukup mengurus izin UKL, UPL, izin lingkungan dan izin usaha saja.

“Jadi tidak sudah lagi mengurus izin HO dengan meminta tandatangan persetujuan dari warga sekitar lokasi usaha. Harapannya dengan demikian investasi di Semarang tumbuh dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Dari data yang ada, investasi di Kota Semarang pada 2017 ini meningkat menjadi Rp 20 triliun dari target Rp 15 triliun. Di mana di 2016 hanya Rp 10,5 triliun. Ulfi memprediksi peningkatan investasi akan meningkat sampai 50 persen dari target 2018 ini Rp 17,5 triliun. (is)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *