Enam Anggota PPDP Langgar Administrasi Pilkada

SEMARANG (Asatu.id) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administrasi pilkada dalam Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Pelanggaran tersebut, yakni petugas menjadi anggota partai politik (parpol) dan adanya tali perkawinan sesama penyelenggara pemilu. Di mana hal tersebut melanggar ketentuan untuk menjadi anggota PPDP.

Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Hukum Pawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengatakan, terdapat 22 pelanggaran yang didapatnya. Saat ini masih enam pelanggar yang sudah ditindaklanjuti, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

“Dari 22, tapi yang sudah ditindaklanjuti baru 6 orang. Karena adanya sejumlah bukti yang kuat. Mereka melanggar PKPU terkait dengan pasal 18 huruf f tidak boleh terjadi tali perkawinan sesama penyelenggara pemilu dan poin i jelas tidak boleh menjadi anggita parpol,” ujarnya, di Semarang, Selasa (23/1).

Naya menjelaskan, alat bukti yang dimaksud seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, KTA parpol, surat keputusan kedua belah pihak dan lain-lain. “Untuk mencari datanya, kita juga berkoordinasi dengan Panwascam untuk mencarinya di Sipol. Kemudian juga mencari data struktural timses parpol, mungkin juga ditemukan adanya gambar-gambar parpol di rumahnya juga bisa. Fleksibel kok,” ucapnya.

Menurutnya, pelanggaran tersebut ditemukannya di empat wilayah kecamatan, yakni Gayam Sari, Pedurungan, Semarang Utara, dan Ngaliyan. Saat ini pihaknya mengaku telah membuat kajian dugaan pelanggran dan sudah melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Dan KPU sudah melakukan tindaklanjuti surat Panwaslu dan kabar yang terbaru personil tersebut sudah diganti. Untuk selanjutnya, kita tetap akan terus melakukan pengawasan. Jika dalam perjalanan kita menemukan bukti lagi, ya akan segera kita tindaklanjuti,” tukasnya. (is)

50

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan