Pilgub atau Pilkada Tak Boleh Pisahkan Relasi!

SEMARANG (Asatu.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara terkait sanksi teguran yang didapat istrinya, Siti Atiqoh Supriyanti. Menurutnya, Pemilu atau Pilkada tidak boleh memisahkan relasi suami-istri hanya karena netralitas.

“Saya telpon semua, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga KPU. Karena agak tidak pas menurut saya kalau kemudian dari calon yang ada yang kebetulan istrinya PNS, tidak boleh mendampingi,” ujarnya, Senin (22/1).

Ganjar menambahkan pada 2013, saat masa pencalonan dirinya sebagai gubernur periode 2013-2018, peraturan pelarangan tersebut belumlah ada.

Dirinya menjelaskan istrinya sudah memiliki kesadaran untuk mengambil cuti di luar tanggungan guna mendampingi segala aktivitas kampanye sang suami.

“Lha nanti kalo ditemani istri orang, kan malah celaka. Menurut kami sanksi tak harus diberikan dengan catatan ASN tersebut telah mengambil cuti di luar tanggungan,”  imbuhnya.

Ganjar berharap agar regulasi terkait hal tersebut bisa segera diatur. Dirinya pun memastikan istrinya hanya sebatas pemberi semangat kepada dirinya saat melakukan kampanye kepada publik.

“Tidak ikut kampanye tidak apa, mendampingi saja. Karena istri saya itu menjadi energi kalau ada istri saya. Kalau ada saya istri kan rasanya lebih manteb,” tukasnya.

Siti Atiqoh terkena teguran karena terbukti telah menunjukkan sikap keberpihakan selama rangkaian gelaran Pilkada atau Pilgub Jateng 2018. Ia terlihat mendampingi suaminya saat melakukan orasi politik dan menyerahkan berkas pendaftaran bakal cagub pada Pilgub Jateng 2018 di Kantor KPU Jateng beberapa waktu lalu. (is)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *