Mbak Ita: PBB dari Masyarakat untuk Masyarakat

SEMARANG (Asatu.id) – Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 diserahkan kepada Wajib Pajak di Kota Semarang, di Ruang Lokakrida Lt VIII Gedung M. Ichsan, kompleks Balaikota Semarang, Selasa (9/1).

Acara tersebut dihadiri Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti, Muspida Kota Semarang, Ketua FIM dan LPMK, Wajib Pajak (WP) berketetapan besar dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, A Yudi Mardiana dalam laporannya mengatakan target dan realisasi PBB tahun 2017 dengan target Rp 335.000.000 dan realisasi Rp. 347.735.689.081 dengan prosentase 103,91%. Sedangkan target di tahun 2018 ini diproyeksikan sebesar Rp. 376.000.000.000,00 atau naik 12,5%  bila dibandingkan target PBB tahun 2017.

“Penyampaian SPPT merupakan proses lanjutan dari pemungutan pajak PBB setelah SPPT ditetapkan dan dicetak Badan Pajak dan Retribusi Daerah,” kata Yudi Mardiyana.

Target naik, realisasi over target dan di tahun 2018 ini ternyata juga ada kenaikan ketetapan PBB dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya,Pembebasan PBB atas Objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 130.000.000 Pembebasan PBB bagi warga miskin, penyesuaian NJOP yang semakin mendekati harga pasaran umum yang melibatkan kecamatan dan kelurahan, penyesuaian NJOP dengan zona nilai tanah dari Kantor Pertanahan Kota Semarang yang menjadi dasar untuk penghitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Selain itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, di sisi lain dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, baik DAU maupun bagi hasil pajak tidak dapat diandalkan, sehingga memerlukan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat, yang salah satunya adalah melalui PBB.

Dalam sambutan Wali Kota Semarang yang dibacakan Wakil Wali Kota Semarang, Mbak Ita panggilan akrab Hevearita Gunaryanti, menyampaikan perlunya menanamkan dalam diri masyarakat bahwa PBB ini bukan untuk Pemerintah Kota Semarang, bukan untuk Mas Hendi atau Mbak Ita. Namun prinsipnya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan peruntukannya pun juga buat kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan kota yang kita cintai.

Mbak Ita mengingatkan pimpinan daerah untuk melaksanakan kewajibannya, yakni mendorong warga untuk segera membayar PBB. Selain itu diingatkan pula supaya seluruh pegawai di jajaran pemerintah bisa menjadi contoh untuk segera membayar PBB-nya masing-masing. Ditargetkan seluruh pegawai sudah membayar PBB pada bulan Februari 2018. Pihaknya juga berharap waktu penyampaian SPPT PBB ini bisa berbanding lurus dengan besarnya realisasi pendapatan.

“Makin cepat SPPT PBB kita distribusikan, makin besar pula pendapatan daerah yang kita peroleh dan gunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan di Kota Semarang,” tandasnya. (is)

 

 

60

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *