JMPPK Minta Kapolda Hentikan Kriminalisasi Joko Prianto

SEMARANG (asatu.id) – Koalisi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan orasi di halaman Polda Jawa Tengah, Kamis (28/12).

Aksi yang dihadiri ratusan aktivis terdiri dari beberpa elemen, seperti petani Kendeng, mahasiswa dan LSM menuntut agar Kapolda Jateng menghentikan kriminalisasi terhadap Joko Prianto.

Aksi tersebut diwarnai dengan miss komunikasi antara polisi dengan koalisi JMPPK. Miss komunikasi tersebut terkait agenda audiensi yang rencananya akan dilakukan koalisi JMPPK dengan pihak kepolisian. Pagi hari sebelum berlangsungnya orasi, salah satu koordinator aksi ditawari untuk melakukan audiensi, namun surat izin aksi tidak mencantumkan adanya agenda audiensi sehingga audiensi batal dilakukan.

Joko Prianto adalah salah satu warga yang menolak adanya pabrik semen di Rembang. Ia dituduh memalsukan surat dan dokumen oleh kuasa hukum PT Semen Indonesia.

Gunretno, kordinator aksi, menganggap apa yang dilakukan Joko Prianto adalah benar dan untuk kelestarian lingkungan terlebih kasus ini sudah dimenangkan rakyat di Mahkamah Agung.

Selain itu, lanjut dia, di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada pasal 66 yang menyatakan aktivis lingkungan hidup tidak dapat dipidana karena dia punya tugas mulia.

Ia menambahkan, mereka berani disumpah tidak ada pemalsuan surat dan dokumen seperti yang dituduhkan kepada Joko Prianto. Ia menganggap penegakan hukum di Indonesia menyedihkan karena kejujuran hanya dibuktikan pada secarik kertas tanpa adanya bukti-bukti yang valid.

Aksi yang dilakukan sejak pukul 09.00 hingga pukul 12.00 berlangsung dengan damai. Setelah itu, aksi akan dilanjutkan dengan acara Kamisan pada sore harinya yang akan mengangkat isu kriminalisasi Joko Prianto. Mereka memohon Kapolda Jateng untuk menghentikan kriminalisasi Joko Prianto. Ke depan, koalisi JMPPK akan terus mengawal proses hukum yang dialami oleh Joko Prianto. (Kurnia)

 

 

56

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan