Perkara Mark Up Tanah, MA Putus Bebas Eko Tjiptartono

SEMARANG (asatu.id) – Mahkamah Agung telah memutus bebas Eko Tjiptartono, pria asal Banyumas. lantaran tidak terbukti melakukan mark up harga tanah yang dijual ke PDAM Banyumas.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang pada putusannya menyatakan Eko terbukti melakukan mark up harga tanah saat menjual ke PDAM Banyumas sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Eko menerangkan, dalam jual beli tanah tersebut, pihaknya menjual tanah miliknya yang seluas 677 meter persegi itu dibeli oleh PDAM seharga Rp 100.00/meter. Dan harga itu pun merupakan harga di bawah pasaran, yakni Rp 150.000/meter pada 2010 lalu.

“Ternyata kesepakatan ini yang dipermasalahkan oleh kejaksaan. Saya dianggap mark up harga. Padahal saat itu PDAM butuh lahan. Karena pikiran saya nantinya ini kan untuk masyarakat banyak, makanya saya tidak pikir lagi. Padahal pasarannya Rp 150.000 per meternya,” ujarnya Selasa (26/12).

Saat perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, Eko divonis satu tahun penjara tanpa denda. “Dakwaan pertama saya dipenjara satu tahun 20 hari,” imbuhnya.

Kemudian, banding dilakukan kuasa hukum Eko ke Pengadilan Tinggi dan akhirnya Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan jaksa.

Perkara ke dua, Eko dituduh mengalihkan aset Pemkab Banyumas menjadi milik pribadi. Tanah miliknya yang dijual ke PDAM Banyumas dianggap jaksa sebagai tanah milik Pemkab Banyumas.

“Sekitar tahun 1970, tanah itu saya beli dari seorang jendral yang tugas di Jakarta. Nah saat jual beli itu dipasrahkan sama Bupati Banyumas saat itu yang merupakan bawahan jendral ini. Karena dulu membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari,” imbuhnya.

Proses jual beli inilah yang kembali dianggap jaksa merupakan upaya peralihan lahan milik Pemkab Banyumas ke milik pribadi Eko. Eko dituntut 10 tahun penjara Kejaksaan Negeri Purwokerto dan denda sebesar Rp 200 juta serta membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 6,1 milyar. Di Pengdilan Tipikor Semarang, Eko divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta, uang pwngganti Rp 6,1 milyar.

Kuasa Hukum Eko, Radja, mengajukan banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Hakim Tipikor PT Jateng pun menyatakan Eko tidak terbukti bersalah dan meminta dipulihkan harkat dan martabatnya.

“Di perkara yang kedua ini, klien kami, yakni Pak Eko, menjalani hukuman delapan bulan. Di perkara yang kedua, Jaksa melakukan kasasi lagi, tapi Mahkamah Agung menolak kasasinya,” ujar kuasa hukum Eko, Radja Supiyanto.

Radja menambahkan terkait kepemilikan tanah tersebut, pihaknya memiliki bukti yang kuat bahwa tanah tersebut memang milik kliennya. “Ada surat keterangannya, mulai dari lurah, camat, Pemkab Banyumas hingga Pemprov Jateng menyatakan lahan itu milik klien kami,” ucapnya.

Terkait langkah apa yang akan dilakukan setelah ini, pihaknya mengaku akan berkonsultasi dengan Eko terkait pemulihan nama baik Eko Tjiptartono atau kliennya itu. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *