Sepanjang 2017, Keimigrasian Jateng Jaring 141 Imigran Ilegal

SEMARANG (asatu.id) – Sebanyak 141 imigran ilegal terjaring dalam pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Kemenkumham) Jawa Tengah (Jawa Tengah) selama 2017.

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Jateng, Ramli HS mengatakan imigran ilegal tersebut terbagai dalam tiga status yakni immigratoir sebanyak 4 orang, pencari suaka 6 orang dan pengungsi 71 orang.

“137 masih berada di rumah detensi imigrasi (Rudenim) belum bisa dipulangkan ke negara asal,” ujar Ramli.

Menurutnya, tidak bisa dipulangkanya imigran tersebut karena masih menunggu koordinasi resmi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

“Yang bisa menangani awal adalah dari URHCR dahulu, nanti setalah mendapat pengaturan dari sana perihal pemulangan atau pemindahan menuju negara ketiga, baru pihak keimigrasian bisa menidaklanjutinya,” jelasnya.

Sementara lanjutnya, sebanyak 4 orang imigratoir langsung dideportasi. “Meraka ini tidak memiliki visa dan paspor jadi kita lakukan pendeportasian,” terangnya.

Dari data divisi keimigrasian Jateng imigran ilegal asal Afghanistan terbanyak berjumlah 75 orang yang di tempatkan di Rudenim Semarang.

Kemudian imigran asal Somalia sebanyak 22 orang, diikuti Vietnam 18 orang, Sudan 11 orang, Srilangka dan Pakistan masing – masing 3 orang, disusul Taiwan, Iran dan Myanmar menyumbang masing – masing 3 orang dan Irak, Nigeria serta Losotho masing – masing 1 orang.

Ramli menambahkan pihaknya juga telah melakukan penindakan hukum sebanyak 12 orang WNA yang kedepatan melakukan praktik ilegal yang difasilitasi oleh WNI di Jateng.

“Kebanyakan asal China, kesalahanya tidak tidak dapat menunjukan dokumen perjalan dan tidak mempunyai ijin kerja sehingga kita bawa ke sidang, juga
1 orang WNI yang memfasilitasi WNA itu dikenakan denda sidang sebesat Rp 2 juta,” tuturnya.

Dalam pengawasan tersebut pihaknya melakukan operasi gabungan selama 12 kali dengan melibatkan 44 tim pengawasan dari UPT mulai dari Kanim Semarang, Pati, Surakarta, Cilacap, Pemlang, dan Wonosobo.

“Kami libatkan mayarakat dalam rangka mengetahui keberadaan orang asing yang ada di Jateng,” ujarnya. Ramli berharap masyarakat bisa peduli dan ikut berperan dalam pengawasan orang asing dilikungan sekitarnya.

“Masyarakat bisa care dengan adanya dugaan warga negara asing yang menjalahi ijin tinggal atau akan perbuatan yang berbahaya bisa melapor,” imbuhnya.(Isan)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *