Tak Pro Investasi, Perda Ini Juga akan Dihapus

SEMARANG (asatu.id) – Pemerintah Kota Semarang mengajukan permohonan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Gangguan dan Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Mendagri, di mana perda-perda yang tidak pro investasi dan merugikan masyarakat diminta dihapus.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan permohonan pencabutan tersebut telah disampaikan oleh Walikota Semarang kepada DPRD Kota Semarang. Dewan pun, lanjutnya, saat ini sudah mulai membahas dan mengkajinya melalui Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang.

“Pemkot beralasan pencabutan tersebut karena adanya pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah. Dengan demikian, Perda Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan perlu dicabut,” ujarnya, Minggu (10/12).

Supriyadi menambahkan, ada ribuan perda yang dihapus, termasuk di Kota Semarang ada perda tentang izin ganguan tertentu atau HO dan air bawah tanah. Dengan penghapusan perda tersebut, nantinya tidak ada perda baru yang mengatur tentang hal yang sama. Dan kalau tidak dihapus, maka Kota Semarang akan dianggap tidak pro investasi.

“Kami mendukung penghapusan Perda tentang Izin Gangguan dan tentang retribusi perizinan tertentu ini. Karena kami menilai keberadaan perda tersebut memang menyulitkan para pengusaha untuk mengurus izin gangguan atau HO,” imbuhnya.

Terkait dampaknya, ia menyebutkan hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Semarang. “Karena masih banyak sektor lain seperti pajak dan pendapatan lainnya yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tukasnya. (is)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *