Selama 2017, 352 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi Jateng, Semarang Tertinggi

SEMARANG (asatu.id) – Organisasi nonpemerintah, Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC -KJHAM) menemukan 352 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 704 perempuan menjadi korban kekerasan selama 2017.

Dalam diskusi “Situasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Di Jawa Tengah” dan Launching Film Pencegahan Trafficking, Direktur LRC -KJHAM, Dian Puspitasari mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah (Jateng) dan Kota Semarang berada di posisi teratas.

“Tiga wilayah teratas, yakni Semarang ada 118 kasus atau 48,11%, disusul Magelang 47 kasus atau 17,8% ,dan Kabupaten Kendal 22 kasus atau 10,30%,” ujarnya kepada tamu undangan di Ruang Parahita Ekapraya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, Kamis (7/12).

Dia menambahkan Kabupaten Wonogiri tercatat sebanyak 20 kasus atau 9,12%, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Semarang terdapat 12 kasus atau 7,10%, disusul Kabupaten Blora dan Kabupaten Pekalongan sebanyak 10 kasus atau 2,26%.

“Kasus terkecil di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar sebanyak 8 kasus atau 2,18%,” ujarnya.

Dian menjelaskan dari jenis kasusnya, kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) menjadi jenis kasus tertinggi di tahun ini, yaitu mencapai 117 kasus atau 33,3%.

Kemudian, lanjutnya, kekerasan dalam pacaran (KdP) sebanyak 91 kasus atau 25.8%, perkosaan mencapai 46 kasus atau 13,9%, Perbudakan seksual 38 kasus atau 10,8%, prostitusi 24 kasus atau 6,8%, trafiking 16 Kasus atau 4,5%, Pelecehan Seksual 14 kasus atau 3,10% dan buruh migran sebanyak 6 kasus atau 1,8%.

“Melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) kami ingin mengingatkan masyarakat atas pengorbanan Mirabal bersaudara pada tahun 60 an yang dibunuh secara keji oleh pemerintah kolonial atas pengorbananya dalam hak asasi perempuan,” pungkasnya.

Menanggapi temuan tersebut Sri Winarna Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak dan Perlindaungan Anak (DP3AKB) Provinsi Jateng mengatakan menjadi introspeksi dan evaluasi untuk pelayanan.

“Kami terus berupaya untuk memberikan hak perlindungan korban kekerasan perempuan sehingga haknya dapat dipenuhi secara maksimal,” tuturnya.

Menurutnya, upaya yang selama ini dilakukan dalam perlindungan kekerasan, melalui rapat koordinasi dan pelatihan pelayanan bagi korban kekerasan lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

“Pemprov Jateng sangat konsen dalam penanganan kekerasan perempuan lewat 3 tahun belakangan, melakukan MoU dengan penegak hukum, Kementerian Hukam dan Ham dan Peradi melalui pemaksimalan layanan korban kekerasan,” pungkasnya. (Isan)

 

23

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan