2.222 Perempuan Jateng Alami Kekerasan Seksual

SEMARANG (asatu.id) – Sebanyak 2.222 perempuan di Jawa Tengah mengalami kekerasan seksual selama tahun 2013 hingga 2017. Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, pelaku rata-rata dari kalangan orang-orang yang dikenal, bahkan dekat dengan korban, seperti suami, pacar, ayah, kakek, paman, guru, tetangga, teman, dan sebagainya.

Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC -KJHAM), Dian Puspitasari mengatakan tingginya kekerasan seksual terhadap perempuan di Jateng secara umum karena tidak dibarengi kebijakan khusus yang diambil pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal bagi korban.

“Hak pemulihan medis secara khusus, sarana prasarana dan prosedur khusus bagi korban belum dijalankan maksimal sehingga menjadikan korban harus membayar biaya pemeriksaan medis sendiri,” ujarnya seusai diskusi di Ruang Parahita Ekapraya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, Jalan Pamularsih 28, Kamis (7/12).

Terlebih, lanjutnya, sampai saat ini masih ada penolakan penegak hukum terhadap laporan dari korban yang tertimpa kekerasan seksual, karena kekurangan alat bukti dan saksi.

“Dari temuan kita pembuktian kekerasan seksual pada korban bisa dilakukan jika dibebankan pada korban dan itu sulit ketika kondisi psikis atau trauma korban belum sembuh maksimal,” katanya

Apalagi, lanjutnya, putusan tertinggi pengadilan Jateng di tahun 2017, pelaku perkosaan hanya dijerat hukuman 6,5 tahun di mana pelaku merupakan ayah kandung korban. Sedangkan pelaku pelecehan seksual hanya dihukum 3 bulan penjara.

“Undang-undang khusus perlu ada untuk, itu kami menyuarakan rancangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bisa disahkan segera,” ujarnya

Dalam RUU nanti, tambahnya, model pembuktian terbalik akan diterapkan pada korban kekerasan seksual, dimana ketika Si A menuduh B melakulan pelecehan maka B yang harus membuktikannya, sehingga tidak dibebankan pada Si A dalam hal ini adalah korban.

“Dalam RUU itu nanti diajukan pula usualan dalam penanganan kekerasan seksual dimana dihadirkan satu saksi psikolog dan satu alat bukti untuk mengautkan keterangan korban dalam persidangan,” pungkasnya. (Isan)

 

17

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan