Dishub Jateng Serap Aspirasi FKAU

SEMARANG (asatu.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) diwakili Dinas Perhubungan Jateng melakukan audensi dengan sejumlah perwakilan massa pengunjuk rasa dari Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU), di Kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Senin (4/12).

Dalam diskusi yang cukup alot selama satu setengah jam itu, akhirnya Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dishub Jateng, Ginaryo menyerap aspirasi massa dan mengeluarkan keputusan yang diterima kedua belah pihak.

“Dari surat pernyataan yang telah ditandatangani Kepala Dishub Jateng, bahwa gojek, uber, grab harus menghentikan operasi sementara sebelum ada aturan yang jelas,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, pihaknya akan membuat konsep surat edaran yang ditujukan ke Gubernur, Walikota Bupati di Kota dan Kabupaten terkait aturan pengendalian roda dua daring.

“Prinsipnya Dishub hanya memberikan panduan operasional roda dua online. Tinggal pemerintah Kabupaten Kota menyikapi surat ederan ini, Apakah seperti di Temanggung dan Banyumas yang mulai dilarang, itu semua ada di tangan mereka,” ujarnya.

Terkait roda 4 online, pihaknya mengatakan taksi daring harus melengkapi persayaratan perizinan aplikasi dan dan Gubernur mempunyai kewenangan memberikan izin atas angkutan tersebut.

“Sesuai PM. 108 Tahun 2017  bahwa angkutan sewa khusus atau taksi daring mempunyai kedudukan yang sama dengan taksi reguler, jadi kami akan koordinasi dengan Ditlantas Polda Jateng terkait penegakan hukum taksi daring yang belum berizin, ” ujarnya.

Perihal kuota, Ginaryo menyampaikan tengah dalam rapat kompromi di sejumlah wilayah dengan pihak rapat Dishub daerah, organda dan pelaku transportasi.

“Sampai saat ini kita baru berkompromi kuota wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak,Ungaran, Semarang, Purwodadi, Salatiga disepakati kuota plat kuning kuning secara bersama-sama adalah 3100,” katanya.

Nantinya, tambahnya, taksi online akan dibagi berdasarakan perkotaan kuota, sehingga kuota kompromi yang akan ditetapkan.

“Kami tidak sertamerta mengelurkan secara sepihak penetapan kuota. Kita  ajak bicara taksi reguler dan dalam tiga hari ini akan dikomunikasi lagi lebih lanjut dengan pihak terkait,” imbuhnya. (Isan)

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *