KPU Jateng Diminta Optimalkan Pemutahiran Data Pemilih

SEMARANG (asatu.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, khusunya Jawa Tengah diminta untuk melakukan pemutahiran data dalam penyusunan daftar pemilih secara optimal, mengingat pesta demokrasi akan bergulir pada 2018 dengan pilkada serentak yang diikuti 171 daerah serta pemilihan umum 2019.

“Proses pemutahiran daftar pemilih merupakan elemen terpenting dalam penyelenggara pemilihan, ” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI 2012-2017, ditemui seusai Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Hotel Grand Edge, Jalan Sultan Agung No 96, Wonotingal, Candisari, Semarang, Rabu (22/11).

Ferry mengatakan pemutahiran data termasuk dalam aspek electoral proces terkait penggunaan e-KTP yang menjadi syarat utama pemilih untuk melakukan pemilihan.

“Jadi sekarang harus diketahui bahwa pemilih yang terdaftar harus memiliki e-KTP. Jadi yang belum segera mengurus,” tuturnya.

Menurut Ferry, baik dan buruknya penyelenggaran pemilihan tergantung dari proses pendataan pemilihnya. Jika tidak baik, proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik pula.

“Untuk keseluruhan, khususnya masyarakat Jawa Tengah, juga responsif terkait pemutahiran data daftar pemilihan yang dilakukan KPU, misalnya kalau penyelanggara jemput bola, masyarakat harus menanggapi pula dengan baik,” ujarnya.

Selain itu terkait undang-undang pemilu yang baru, Ferry menilai ada aspek terpenting lain yang dinilainya berubah sekaligus mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan.

“Pertama terkait electoral systemnya, di mana distric map menjadi penting yang mana KPU Kabupaten/Kota mendesain daerah pemilihannya dengan baik, terus electoral proces terkait pemutahiran daftar terkait e-KTP, serta electoral management,” imbuhnya.

Dan yang terpenting, tambahnya, adalah electoral formula dalam konvensi pengihitungan suara. Ada perubahan dari sisa kuota terbanyak menjadi saint legue murni, dimana bilangan pembagi kerangka ganjil 1,3,5,7,  yang digunakan untuk menentukan alokasi kursi partai politik dalam Pemilu 2019.

“Kita berharap penyelenggara dan stakeholder terkait betul-betul koordinatif dalam pilkada dan pemilu saya yakin ketika mengikuti aturan yang sama tidak ada problem,” pungkasnya. (isan)

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *