Ombudsman Terima 227 Laporan, 60 Persen Aduan Kinerja Pemerintahan

SEMARANG (asatu.id) – Komitmen kepala daerah di Jawa Tengah dalam mengoptimalkan penyelengaraan pelayanan publik masih terbilang rendah.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jateng, Sabarudin Hulu dalam dalam Training of Trainers “Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, di Hotel Horison Semarang, Selasa (21/11).

Sabarudin mengungkapkan dari 227 laporan aduan pelayanan publik yang tercatat selama selama 2017, 60 persennya merupakan pengaduan layanan di pemerintahan. “Aduan dari ranah pemerintah kota, kabupaten serta kinerja kelurahan terbilang mendominasi aduaan,” ujarnya.

Terkait wilayah yang mendominasi, lanjutnya, aduan pelayanan publik yang paling banyak diterima di wilayah Kota Semarang dengan 65 kasus, disusul Kendal 12 kasus, dan Demak sebanyak 9 kasus.

“Yang dikeluhkan pengurusan perizinan, pelayanan di kelurahan, pelayanan BPJS, pungutan sertifikat tanah, pelayanan di penegak hukum terkait perkara di kejaksaan yang diundur-undur, kepastian hukum dan administrasi di SPKT dan SIM,” ujarnya

Sabarudin menambahkan pihaknya telah menindaklanjuti sekaligus mengeluarkan rekomendasi aduan sebanyak 70 persen selama 2017 dengan total aduan sebanyak 184, sedangkan sisanya diselesaikan secara mediasi.

Sementara Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Pemprov Jateng Suharsono mengungkapkan, saat ini layanan konfirmasi aduan dari masyarakat lebih baik telah dijalankan dengan baik lewat kanal informasi, baik media sosial, maupu  web.

“Memang tidak semua aduan bisa direspon cepat, namun informasi aduan masyarakat yang masuk akan diteruskan ke jajaran terkait,” ujarnya.

Dia mengimbau untuk warga yang akan mengadu memberikan informasi yang jelas baik data pribadi, pihak yang diadukan, apa yang diadukan. (isan)

 

36

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *