DPRD Jateng Godok Raperda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SEMARANG (asatu.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah sedang menggodok rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan desa guna mempercepat pemerataan pembangunan di semua wilayah.

“Saat ini raperda pemberdayaan masyarakat dan desa masih dalam penyusunan draf. Setelah disahkan, diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya meningkat tiap tahun,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Irna Setiawati pada rapat paripurna di Semarang, Selasa (14/11).

Menurut Irna, usulan raperda ini mengacu pada kondisi pembangunan dan potensi desa yang selama ini banyak yang belum mandiri, sehingga perekonomian sulit tumbuh.

“Pembangunan desa perlu dipercepat sesuai dengan sumber daya yang ada di tiap desa,” ujarnya.

Pemberdayaan masyarakat dan desa, kata Irna, dapat dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk memperhatikan pasar-pasar di desa agar perekonomian masyarakat bisa tumbuh.

“Dari program itu dibutuhkan pendampingan terhadap perangkat dan masyarakat desa, karena keberadaan pendampingan sebagai faktor penentu keberhasilan program. Kami berharap kedepan masyarakat dan desa lebih sejahtera dengan didukung perda tersebut,” paparnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *