Omzet Turun, Puluhan Pengusaha Outlet SIM Card Gelar Demo

 SEMARANG (asatu.id) – Puluhan pengusaha outlet SIM card melakukan aksi protes terhadap peraturan Menkominfo yang mewajibkan para pengguna SIM card, baik yang aktif maupun kartu perdana. Mereka  berbondong-bondong menyambangi kantor Grapari, di Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (6/11).

Pada aksinya, mereka membawa ribuan kartu dalam kardus bersegel.  Dalam aksi tersebut, KNCI diikuti oleh tiga paguyuban yakni, Paguyuban Nomor Cantik On The Street Semarang (Notes), Tugumuda Outlet Seluler Semarang, dan Semarang Outlet Community. Tak hanya mendatangi gerai Telkomsel saja. Mereka juga mendatangi provider lain seperti Indosat Ooredo, dan XL Axiata.

Pada aksi di kantor Telkomsel, rombongan pengujuk rasa ditemui General Manajer Sales Telkomsel Regional Jateng-DIY, Djony Heru Suprijanto.  Mereka kemudian diajak berkomunikasi.

Rahman selaku koordinator lapangan mengakui aksi yang dilakukan bersama teman-temannya itu memang merugikan dalam sisi penjualan. Namun ia tidak mempersoalkan, karena aksi merupakan salah satu usaha pengusaha outlet agar tuntutannya didengar, yaitu menghapus aturan 1 NIK dan KK 3 kartu.

Mereka memperotes Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2017 yang menyebutkan ada pembatasan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) untuk 3 nomor. Jika ingin memiliki nomor lebih dari 3, maka nomor keempat dan seterusnya harus registrasi ke gerai operator.

“Peraturan Menkominfo telah membuat omzet kami menurun. Bahkan, dalam seminggu ini turunnya sampai 20 persen. Untuk itu, kami menuntut pihak provider  agar bisa menjembatani, misalnya membuat aplikasi, mempermudah kami sehingga bisa tetap berjualan,” tuturnya.

Tuntutan lain massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jateng tersebut, yaitu operator menyediakan fasilitas unreg agar bisa ganti identitas pada nomor.

Sementara itu General Manager Sales Telkomsel Region Jawa Tengah dan DIY Djoni Heru Suprijanto menambahkan telkomsel harus menaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah tentang registrasi ulang  yang dicanangkan 31 Oktober2017 Sampai 28 Februari 2018.

“Sebetulnya di internal manajemen kami sudah disampaikan ke pusat agar nanti saat pemerintah minta masukan dari semua provider bisa diberikan semua,” imbuhnya.

Seperti diketahui, diberlakukannya registrasi SIM card prabayar  telah menurunkan minat pelanggan membeli SIM card perdana. Para calon pembeli tidak ingin direpotkan dengan masalah registrasi, sehingga hal ini membuat kalangan pengusaha outlet merugi. (is)

 

 

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *