Banjir Bukan Dikendalikan, tapi Dikelola

SEMARANG (asatu.id) – Pakar Hidrologi Undip Semarang Robert Kodoatie mengatakan, untuk menanggulangi bencana, sebaiknya bukan soal pengendalian, tapi pengelolaan. Dengan demikian, sejak awal pihak-pihak akan terkait lebih siap dalam penanganan bencana.

“‌Bukan pengendalian bencana, tapi pengelolaan. Artinya dari awal memang kita siapkan,” kata Robert Kodoatie pada acara diskusi ‘Dialog bersama Parlemen’ dengan tema ‘Pengendalian Banjir di Jawa Tengah’, di Hotel Pandanaran Kota Semarang, Senin (6/11). Diskusi ini dihelat Sekretatriat DPRD Jateng.

Robert mengkritik aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diterapkan di daerah. Menurutnya,  seharusnya kawasan yang dilindungi memiliki luasan 40% dari luas wilayah daerah dan bukan 30%.

Selain itu, ia menyarankan Raperda Air Tanah yang kini tengah digarap DPRD Jateng harus memilki konsep yang lebih komprehensif. Karena, pengambilan air tanah itu berdampak pada terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

“Di Jateng, semua tanah longsor pasti non Cekungan Air Tanah (CAT). Untuk itu, aturan yang dibuat jangan hanya melihat administrasi tapi tidak melihat air tanah dan sisi lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng selaku pembicara utama Hadi Santoso mengatakan bencana banjir terutama di daerah pantura perlu diperhatikan serius.

“Pantura titik krusial banjir rob, yang sudah rawan sekali di Demak, saat Komisi D kunjungan kerja kesana,” kata Politikus PKS itu.

Dia mengatakan, dalam pengendalian banjir, sebenarnya tidak banyak yang dilakukan provinsi ini. Karena, kewenangan pengendalian/ pengelolaan sungai dilakukan pemerintah pusat/ kementerian melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Objek vital nasional seperti di Cilacap sampai Purbalingga, limpahan air sering masuk jalan nasional.‌ Ada permasalahan kewenangan disini, daerah aliran sungai (DAS) yang dikelola provinsi hanya dua dan sejauh ini baik-baik saja. Justru, banjir di Jateng sering terjadi di wilayah kerja BBWS yang menjadi kewenangan pusat,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Permana mengatakan pihaknya juga berupaya membuat sistem resapan atau biopori di tengah masyarakat. Saat terjadi bencana, pihaknya melakukan sosialisasi soal jalur evakuasi.

“Kami melakukan sosialisasi soal jalur evakuasi bencana dan mengedukasi penanggulangan bencana,” kata Sarwa.

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *