Serikat Buruh Tegaskan Besaran UMK Tak Ada Tawar Menawar

SEMARANG (asatu.id) – Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur buruh, Ahmad Zainudin memastikan buruh tidak akan ada tawar menawar lagi terkait besaran usulan Upah Minimun Kota (UMK) Semarang.

Menurutnya, usulan UMK dari Serikat Buruh yang sebesar Rp 2,7 juta sudah berdasarkan pada survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

“Kami tidak ada tawar menawar karena kami mendasarkan pada UUD 45, UUK No 13 Tahun 2003 yang mendasarkan pada survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” ujarnya, Jumat (3/11).

Terkait keputusan UMK 2018 ini, pihaknya mengakui belum mengetahui kepastiannya. Menurutnya, Kota Semarang juga belum menyampaikan usulan UMK ke gubernur, karena informasi yang ia dapat Wali Kota Semarang mau mempertemukan unsur buruh dan pengusaha untuk membicarakam UMK 2018.

“Kami memang belum tahu. Kabarnya Mas Hendi (sapaan akrab Wali Kota Semarang) masih mau mempertemukan para unsur (Dewan Pengupahan Kota) minggu depan. Terkait adanya 2 usulan UMK, apabila wali kota mempunyai angka sendiri seperti itu (jalan tengah) kami apresiasi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 di Kota Semarang masih belum diputuskan. Hal tersebut tak lepas dari adanya dua versi usulan UMK 2018 kepada Wali Kota Semarang. Yaitu antara usulan dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB) sebesar Rp2,7 juta, dan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Semarang sebesar Rp2,3 juta.

28

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan