Dewan Minta Semua RS di Semarang Bisa Komitmen Dukung UHC

SEMARANG (asatu.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta agar seluruh Rumah Sakit di Kota Semarang memiliki komitmen untuk bekerjasama dalam mendukung penuh program Universal Health Coverage (UHC) sebagai tanggung jawab sosial, apalagi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sudah menganggarkan Rp75 miliar tahun ini untuk program UHC.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, komitmen tersebut terkait kesiapan infrastruktur yang harus benar-benar dipastikan, yakni ketersediaan ruang kelas III yang memadai dari seluruh RS. Sebab, menurutnya, masih ada beberapa RS di Semarang yang belum siap untuk ketersediaan ruang rawat inap kelas III.

“Jangan sampai, warga sudah tercover jaminannya dengan program UHC, tetapi ruangannya tidak mencukupi. Kemudian jangan ada pula pasien yang ditolak RS karena ruang kelas III sudah penuh atau alasan klasik lainnya,” ujarnya, Jumat, (3/11).

Menurutnya, Rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta memiliki tanggung jawab sosial dalam program UHC tersebut. Sehingga, tanggung jawab sosial harus diutamakan daripada komersial.

“Saya dengar masih ada satu RS yang belum bekerja sama terkait program UHC. Ya, semestinya semua RS, terutama swasta harus bekerja sama karena mereka berlokasi di Semarang,” imbuhnya.

Supriyadi juga berpesan, bagi warga Kota Semarang yang sudah memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, seperti asuransi swasta, harus menyadari untuk tidak menggunakan fasilitas UHC. Karena program tersebut diperuntukkan bagi warga yang belum punya jaminan kesehatan. “UHC ini kan untuk warga yang belum punya jaminan kesehatan. Baik warga mampu maupun tidak mampu yang belum punya asuransi kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dr Widoyono menyebutkan seluruh RS, baik RS pemerintah maupun swasta sudah bekerja sama untuk melayani program UHC. “Kecuali satu RS, yakni RS Columbia Asia Semarang, tetapi sekarang dalam proses kerja sama,” katanya.
Ia menambahkan, Untuk warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan ingin mengikuti UHC hanya cukup menyertakan salinan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Semarang.

“Namun, tidak bisa misalnya begini, pegawai perusahaan yang sudah diikutkan jaminan kesehatan oleh perusahannya kemudian beralih ikut UHC. Apalagi kok pegawai negeri sipil (PNS). Jelas tidak boleh,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *