Heru Sudjatmoko: Kenaikan Tunjangan DPRD Tak Korbankan Masyarakat

SEMARANG (asatu.id) – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Heru Sudjatmoko menegaskan, kenaikan tunjangan anggota  DPRD Jateng tidak akan melanggar peraturan dan tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat . Berapa besaran kenaikan tunjangan legislatif tersebut, saat ini dalam proses penggodokan badan anggaran.

“Kenaikan tunjangan DPRD, tidak akan melanggar peraturan maupun mengorbankan kepentingan masyarakat,” kata Heru Sudjatmoko,  di Semarang, Rabu (4/9).

Seperti diketahuim,  Presiden Joko Widodo telah  menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan penerbitan PP itu,  semua anggota DPRD seluruh Indonesia bakal menerima tambahan  tunjangan penghasilan.

Terkait besaran tunjangan yang akan diterima anggota DPRD Jateng,  wagub menyatakan tidak terlalu hafal. “Nggak hafal saya. Yang penting naik dan tidak melanggar perturan. Saya tidak ikuti pembicaraan secara detail. Saya sengaja tidak menghafal,” terangnya.

Heru menekankan, alokasi keuangan Pemerintah Provinsi Jateng cukup untuk melancarkan dan mendukung peraturan pemerintah pusat tersebut.

“Sudah dipertimbangkan bersama, insya allah ada. Dengan kata lain kita tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat, tapi untuk mendukung kelancaran bersama,” tandasnya.

Heru menjelaskan, soal besaran kenaikan tujangan tersebut masih menunggu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 dalam rapat paripurna DPRD. “Yang jelas, pada 12 Oktober mendatang, Pemprov dan DPRD Jateng akan duduk bersama membahas besaran kenaikan tunjangan para anggota dewan,” ujarnya. (is)

 

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *