Pegawai Negeri Perlu Didorong Membayar Zakat

SEMARANG  (asatu.id) – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi meminta para kepala daerah agar mendorong kesadaran aparatur sipil negara (ASN) membayar zakat profesi.

Dia menyakini jika kesadaran pegawai para negeri untuk membayar zakat meningkat, hal bisa bisa membantu instansi untuk merealisasi terhadap  target Baznas Jateng.

“Banyak pegawai negeri perlu didorong untuk memenuhi kewajiban membayar zakat. Untuk itu, kami berharap kepala daerah di kabupaten/kota mampu memberi semangat dan mendorong para pegawainya membayar zakat seperti di provinsi,” ujarnya usai acara tasyukuran kantor baru Baznas Jateng di Gedung Dharma Wanita Persatuan Jateng, lantai IV, Semarang, Jumat (29/9).

Menurut Ahmad Darodji, potensi zakat yang dihimpun dari ASN, pegawai BUMN, BUMD di pemerintah provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jateng mencapai Rp 499 miliar per tahun. Angka tersebut akan tercapai jika pemotongan gaji 2,5 persen ASN bisa optimal, bahkan jumlah tersebut bisa terlampaui jika ditambah dari zakat pendapatan orang-orang kaya.

Untuk Pemprov Jateng, kata dia, sesuai kebijakan dari Gubernur Jateng, tambahan penghasilan pegawai (TPP) eselon II, III, dan IV dipotong 2,5 persen untuk zakat. Sementara potensi zakat profesi dari 35 kabupaten dan kota di rata-rata Rp 4 miliar per daerah. Jika pendapatan zakat daerah ditambah provinsi akan terkumpul Rp 300 miliar.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisai Pengumpulan Zakat, instansi pemerintah berupa Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, instansi-instansi pemerintah itu wajib membentuk Unit Pengumpul Zakat  (UPZ).

Kenyataannya hingga saat ini, masih banyak instansi yang belum menjalankan Inpres tersebut. Perguruan tinggi, rumah sakit, UPT, perbankan, serta BUMN dan BUMD belum membentuk UPZ.

“Mengacu Inpres itu, gubernur, bupati dan wali kota wajib memberikan dorongan para bawahnya. Hanya saja, dorongan itu tidak sama antara satu daerah satu dengan daerah lain. Di Sragen dan Karanganyar misalnya, hasil pengumpulan zakat sangat bagus. Zakat bisa terkumpul hingga Rp 10 miliar, Sedangkan daerah lain rata-rata Rp 4 miliar,” ujarnya.

Ahmad Darodji yang juga menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng itu menjelaskan, sesuai ketentuan distribusi zakat yang terkumpul di Baznas adalah sebanyak 70 persen dikelola oleh UPZ dan 30 persen oleh Baznas.

Untuk Baznas Jateng, selama ini mengambil kebijakan mendistribusikan zakat untuk fakir miskin dalam bentuk usaha produktif dan konsumtif. “Untuk penyalurannya prioritas Baznas adalah pengentasan kemiskinan sesuai bunyi Al Quran mengenai zakat,” katanya.

Ahmad Darodji mengatakan bagi mereka yang lanjut usia dan sakit, sehingga tidak dapat bekerja berhak mendapat santunan. Sedangkan orang miskin, tapi masih mampu produktif mendapat alokasi 40 persen dari zakat, antara lain berupa pelatihan kerja, pendampingan, stimulan modal serta pembelian peralatan kerja.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan untuk meningkatkan kesadaran ASN mengeluarkan zakat, Baznas juga bisa melakukan sosialisasi kepada para pegawai agar mereka mengetahui manfaat zakat. Termasuk pemahaman tentang dari mana harta didapat dan untuk apa.

“Saya tertarik dengan pola pemungutan zakat di Sragen, bupati Rp 3 juta, sekda Rp 2 juta, juga eselon. Untuk meningkatkan realisasi potensi zakat, kita berani tidak seperti itu, seperti sekda dapat Rp 20 juta disisihkan Rp 2 juta saya kira itu sip. Ketentuan 2,5 persen itu kan minimal kalau lebih tidak mengapa,” ujarnya.

 

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *