Keluar SE Gubernur, Pemprov Jateng Songsong Program Prona

SEMARANG (asatu) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti secara cepat untuk menyongsong program prona yang mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri. Sebagai dukungan terhadap SKB tersebut, Gubernur  Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jateng Bernomor 590/0002669 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Prona di Jawa Tengah.

“Penerbitan Surat Edaran Gubernur Jateng Bernomor 590/0002669 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Prona di Jawa Tengah itu sebagai bentuk dukungan kami kepada SKB tiga menteri tersebut,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Jumat (29/9).

Seperti diketahui, SKB yang berisi program prona ditandatangi tiga menteri, yakni menteri dalam negeri, menteri ATR/BPN dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal. SKB No 25/SKB/V/2017, nomor: 590-3167A tahun 2017 dan nomor 34 tahun 2017 tentang persiapan pendaftaran tanah sistematis. Biaya yang diperlukan untuk persiapan itu sebesar Rp 200.000.

Menurut Heru, Pemprov Jateng sangat mendukung percepatan Program Proyek Nasional Agraria yang dikhususkan kepada petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil dan menengah agar kepastian hak atas tanah yang bersangkutan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya masing-masing.

Dia mengatakan dalam Surat Edaran Gubernur Jateng tersebut bupati diminta memfasilitasi pemerintah desa menyusun peraturan desa yang mengatur pembiayaan sertifikasi Prona yang dibebankan kepada pemohon berdasarkan pada rembuk desa.

Sementara wali kota memfasilitasi kelurahan melalui kecamatan untuk pembiayaan sertifikat Prona berdasarkan rembuk warga.

Soal standar biaya yang dibebankan kepada pemohon, ujar dia, ditetapkan dalam musyawarah desa. Untuk seluruh biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan peraturan desa.

“Bupati dan wali kota juga harus melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Heru tidak menampik penerbitan SE Gubernur Jateng itu didorong dari banyaknya kasus kepala desa yang terjerat kasus pungutan liar, karena meminta bayaran di dalam pembuatan sertifikat tanah melalui Program Prona.

“ Pemerintah telah menegaskan pengurusan prona gratis,  tapi biaya tersebut ternyata dipakai untuk pengurusan patok,” paparnya.

Wagub memperkirakan jumlah bidang tanah di Provinsi Jateng sebanyak 21.376.808 bidang. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar baru sebanyak 10.617.150 bidang atau 49,7 persen dan 50,3 persen atau sebanyak 10.750.658 bidang belum terdaftar.

568

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan