Hendi Jelaskan Implementasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang

JAKARTA (asatu.id) – Kerangka besar e-government yang diawali dengan membangun sistem perencanaan melalui sistem monev, sistem pembangunan melalui e-katalog lokal, sistem pelayanan dan sistem pelaporan melalui perizinan online, menjadi upaya untuk smart birokrasi.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Hendrar Prihadi saat didapuk untuk menularkan keberhasilannya dalam menerapkan konsep Semarang Smart City dalam forum bertajuk Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (19/9), di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini menyebutkan bahwa sistem-sistem tersebut lebih efisien dan lebih mudah mengontrolnya terutama mengontrol efisiensi penggunaan anggaran pembangunan yang tertera di sistem monev.

Sedangkan untuk e-katalog dapat menghemat anggaran pembangunan, dan memangkas sebesar 46% anggaran untuk pengadaan e-ticketing Bus Trans Semarang.

Dirinya menambahkan, implementasi smart city Kota Semarang mulai berjalan sejak 2013. Kemudian tahun 2014 mulai membangun infrastruktur jaringan dan free wifi di 2.300 titik.

Untuk di tahun 2015 dan 2016 meluncurkan 148 sistem dan aplikasi e-government dan penandatanganan komitmen smart government dengan seluruh perangkat daerah.

Di tahun 2017 ini, Pemkot mendorong upaya smart society dengan meluncurkan sistem pembayaran non tunai.

“Dan kami implementasikan pada Bus Rapid Trans Semarang, jalan-jalan tol yang ada di Semarang, belanja di swalayan, pajak dan retribusi, kafe dan restoran serta bantuan sosial,” ujarnya.

Selain itu, Kota Semarang juga melakukan kemudahan pengajuan ijin pendirian bangunan via smartphone seperti KRK, IPTB, dan IUMK. Bahkan untuk memperoleh ijin usaha, Pemkot memberikan kemudahan dalam kepengurusan ijin usaha cukup dalam waktu empat menit melalui ijin usaha mikro online atau iJus Melon yang bisa diunduh di Google Playstore.

“Intinya SMART dalam perspektif pemerintah Kota Semarang adalah systemic atau terhubung oleh system, monitorable atau mudah diawasi, accountable, restructurable dengan merubah jalur birokrasi, dan timebound atau memberi kepastian waktu,” ucapnya.

Hal tersebut berdampak positif pada dunia usaha di Semarang. Hal tersebut bisa dilihat dari tercatatnya di tahun 2011 di Kota Semarang terdapat 110 hotel, sementara pada semester I tahun 2017 meningkat pesat menjadi 301 hotel.

Begitu pula jumlah restoran di Kota Semarang juga mengalami peningkatan dari 463 restoran di tahun 2011 menjadi 825 restoran pada semester I tahun 2017.

40

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan