Wali Kota Siap Dukung Tunjangan Dewan

SEMARANG (asatu.id) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerangkan Pemerintah Kota Semarang mendukung Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang di dalamnya memuat terkait kenaikan tunjangan anggota Dewan.

“Ini sebuah hal yang harus didukung karena ini keputusan pusat. PP sudah mengisyaratkan bahwa ada kesempatan untuk pemberian kesejahteraan yang lebih baik untuk teman-teman dewan, apabila keuangan Pemkot memungkinkan,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Hendi ini, Minggu (17/9).

Hendi menyatakan bahwa saat ini, keuangan Pemerintah Kota Semarang memungkinkan untuk merealisasikan kebijakan PP tersebut. “Tapi kita lihat, kan keuangan pemkot memungkinkan, kenapa tidak,” imbuhnya

Pihaknya berharap, dengan adanya tunjangan tersebut, para anggota dewan mampu bekerja lebih masksimal dalam rangka menyerap aspirasi rakyat. “ Harapannya mereka bisa menjadi wakil rakyat yang baik, bisa bermitra dengan pemkot dengan baik, dan bisa ikut membangun kota Semarang lebih hebat lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi menambahkan, setelah terbitnya PP no 18 tahun 2017 tentunya harus ada peraturan turunan berupa peraturan daerah (perda) yang sudah dibahas dirumuskan bersama dan sudah dievaluasi gubernur sebagai petunjuk teknis.

Pihaknya menambahkan, dengan PP tersebut bagi anggota dewan yang melakukan pinjam pakai mobil dinas untuk segera mengembalikan karena adanya tunjangan transportasi. Sedangkan untuk pimpinan dewan yang berjumlah 4 orang sudah mendapatkan mobil dinas sehingga tidak akan menerima tunjangan.

“Harapan kami setelah perda dibuat dan perwal sebagai petunjuk teknis untuk aplikasi perda tersebut September ini selesai dan bisa diaplikasikan dan kami berharap modin juga segera dikembalikan,” tukasnya

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *