Tunjangan Transportasi Dewan Masih Tunggu Perwal

SEMARANG (Asatu.id) – Terkait rencana pengembalian Mobil Dinas yang dipakai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang saat ini masih menunggu Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk Teknis aplikasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tunjangan transportasi anggota dewan.

“Setelah terbitnya PP no 18 tahun 2017 tentunya harus ada peraturan turunan berupa peraturan daerah (perda) yang sudah dibahas dirumuskan bersama dan sudah dievaluasi gubernur, dan sekarang prosesnya sudah sampai perwal tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Rabu (13/9).

Supriyadi menerangkan, untuk besaran tunjangan transportasi anggota dewan, akan diatur dalam perwal yang ditentukan berdasarkan kajian. Serta berdasarkan kepatutan, yaitu jika misalnya anggota dewan Provinsi Jateng tunjangannya Rp 9 juta maka anggota dewan kota harus di bawahnya.

Pihaknya menambahkan, dengan PP tersebut bagi anggota dewan yang melakukan pinjam pakai mobil dinas untuk segera mengembalikan karena adanya tunjangan transportasi. Sedangkan untuk pimpinan dewan yang berjumlah 4 orang sudah mendapatkan mobil dinas sehingga tidak akan menerima tunjangan.

“Harapan kami setelah perda dibuat dan perwal sebagai petunjuk teknis untuk aplikasi perda tersebut September ini selesai dan bisa diaplikasikan dan kami berharap modin juga segera dikembalikan,” tukasnya

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *