Korban Penggusuran PT KAI Tetap Bayar Pajak

SEMARANG (asatu.id) – Puluhan warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, korban penggusuran PT Kereta Api Indonesia (KAI), secara serentak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Kamis (31/8).

Suparjo, salah seorang warga menyebutkan, pihaknya bersama warga lain pemilik rumah di Kebonharjo yang saat ini rata dengan tanah, selalu membayar pajak setiap tahunnya.

“Walaupun saya kena dampak dari penggusuran proyek rel oleh PT KAI, tetap setiap tahun membayar pajak. Walaupun bangunan saya sudah rata dengan tanah,” sebut Suparjo di Kantor Bapenda.

Warga menolak jika PT KAI mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut, karena PT KAI tidak pernah membayar pajak PBB sementara warga selalu rutin membayar.

“Di pengadilan pun PT KAI belum bisa membuktikan sebagai pemilik lahan. Warga tinggal di Kebonharjo sudah selama 47 tahun. Hari ini yang serentak bayar pajak sebanyak 32 warga,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga, Hermansyah Bakrie menyebutkan, pembayaran pajak PBB yang rutin dilakukan oleh warga membuktikan bahwa lahan di Kebonharjo merupakan milik warga.

“Kita melihat bahwa PT KAI selama ini belum pernah membayar pajak, nah kalau dia tidak bisa membayar pajak, tentunya kepemilikan yang dianggap sah oleh PTUN itu adalah keabsahan yang palsu,” ujarnya.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana menjelaskan, bahwa pembayaran pajak PBB tidak bisa membuktikan seseorang atau lembaga memiliki hak atas suatu lahan, karena pembayaran bisa dilakukan oleh siapapun. Sementara bukti kepemilikan hanya bisa dibuktikan dengan sertifikat.

Dengan telah dibayarkannya pajak PBB lahan Kebonharjo oleh warga, bisa dipastikan bahwa PT KAI tidak melakukan pembayaran. “Kalau satu lahan telah dibayar, maka yang lainnya tidak bisa (membayar), karena sistemnya pasti akan menolak,” jelasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *