Jurnalis Foto Pun Mengikuti Ujian yang Sama di UKW

UKW – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah menggelar kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang diselenggarakan selama dua hari sejak 21-22 Juli di Raffles Ballroom Interior, Hotel Semesta.

SEMARANG (asatu.id) – Walaupun hanya bertugas mengambil foto, jurnalis foto pun akan diminta untuk mengikuti ujian yang sama pada Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ini karena sebagian besar dari mereka juga memiliki kemampuan untuk menulis. Demikian disampaikan oleh Ketua PWI Jateng, Amir Machmud, disela-sela kegiatan UKW PWI Jateng yang diselenggarakan selama dua hari sejak 21-22 Juli di Raffles Ballroom Interior, Hotel Semesta.

“Jurnalis foto untuk pemuatan berita foto bisa dianggap sebagai wartawan. Rata-rata dari para jurnalis foto tersebut rata-rata memang bisa menulis, khususnya yang ada di media saya. Sehingga bentuk ujian sendiri memang dibuat sama yakni untuk profesi wartawan,” ujarnya, yang juga Pimred di Suara Merdeka.

Dikatakan, jumlah peserta UKW kali ini ada 49 orang yang berasal dari berbagai media di beberapa daerah di Jawa Tengah.

Para peserta tersebut berasal dari media cetak, online, radio, dan TV. Penguji dalam UKW tersebut ada sebanyak 7 orang.

“Proses ini sebagai bagian dari pemerataan, yang diusulkan atas dasar dari permintaan PWI daerah dan medianya, sehingga dicoba untuk dibuat imbang,” paparnya.

Sementara itu, Direktur UKW dari PWI Pusat, Usman Yatim mengatakan PWI Jawa Tengah selama ini dinilai sangat intensif dalam melaksanakan kegiatan UKW.

Ini karena PWI Jawa Tengah memahami bahwa UKW ini penting, untuk membedakan mana wartawan yang benar-benar profesional dan jelas media-nya.

“Nah itu, profesional atau tidaknya dapat dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki sertifikasi atau tidak. Sedangkan yang kedua, UKW ini juga mengikat, dalam arti, dengan memilik sertifikasi kartu UKW maka dirinya terikat dengan kode etik jurnalistik. Jadi wartawan tersebut harus betul-betul mengacu pada rambu-rambu yang sudah ditentukan dalam dunia jurnalistik, itu ada pada kode etik jurnalistik. Sehingga kalau seorang wartawan melanggar maka kartu UKW atau sertifikasinya bisa dicabut,” tuturnya.

Sedangkan untuk jenis pelanggarannya misal saja untuk perilaku pemerasan, membuat berita bohong, fitnah atau berita-berita yang hoax. Jika nanti terbukti maka sanksinya akan tegas.

Karena bila mereka telah mengikuti UKW maka sudah harus tunduk dengan rambu-rambu jurnalistik. Kemudian mereka juga punya kekuatan hukum, yakni harus dilayani narasumber dengan baik.

“Sebab, seorang narasumber bisa menolak untuk diwawancarai wartawan bila yang bersangkutan meragukan apakah benar berprofesi wartawan atau tidak. Kalau dia tidak bisa menunjukkan kartu identitas, sertifikasi serta kompetensinya,” ucapnya.

Secara prinsip, lanjut Usman, profesi wartawan memiliki kesamaan dengan dokter dan pengacara, hanya saja bidangnya yang berbeda.

Sementara untuk perlindungan wartawan misalnya dengan perusahaan, maka diberlakukan sesuai hukum yang ada, dalam hal ini kaitannya dengan UU Ketenagakerjaan.

Namun bila berkaitan dengan profesi wartawan, tentu saja sesuai dengan tempat dirinya bertugas atau di medianya.

“Misalnya saja dalam UU Ketenagakerjaan membahas tentang upah minimum dan segala macamnya, harusnya bisa dipenuhi. Maka media yang diakui itu kan yang berbadan hukum, dikelola dengan benar, dan bisnisnya jelas. Tentu saja idealnya, seorang wartawan itu mendapatkan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (yoga arif)

90

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan