Tindakan Satpol PP Dinilai Diskriminatif

SEMARANG (asatu.id) – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Velg dan Ban bekas Jalan Imam Bonjol Semarang melakukan unjukrasa di Balaikota Semarang terkait penindakan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang yang dinilai diskriminatif dan tidak sesuai standart.

Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Velg dan Ban Bekas Jalan Imam Bonjol, David Faisal mengatakan, tindakan Satpol PP yang semena-mena dirasakannya pula ketika barang-barang dagangan yang disita justru saat diambil pedagang selalu dalam keadaan rusak bahkan hilang.

“Yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL tidak sesuai standart operasional (SOP) kerja, pengambilan barang-barang seperti gerobak dagangan dan lain-lain tidak pernah ada laporan dan surat pengambilannya,” ujarnya, Jumat (14/7).

Pihaknya juga menyampaikan pula agar Wali kota Semarang bisa memberikan lokasi pengganti untuk berjualan.

“Kami sudah 19 tahun berjualan untuk menghidupi keluarga, Kami ini rakyat kecil, kalau digusur, paling tidak kami disediakan relokasi tempat berjualan. Agar tetap bisa berdagang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi PKL Kota Semarang, Zainal Petir meminta agar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dievaluasi menyeluruh.

“Selama ini banyak laporan dari PKL terkait tindakan diskriminatif yang dilakukan Satpol PP. Satpol PP dinilai lebih tajam pada kaum marginal seperti PKL, tapi tumpul keatas,”ucapnya.

Dalam aksi demonya, perwakilan pedagang diterima oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Aniceto Magno Dasilva.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *