Ombudsman Jateng Temukan Dugaan Pungli Dalam PPDB

SEMARANG (asatu.id) – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menemukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) dan Menengah Atas (SMA) sederajat pada tahun ajaran 2017-2018.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyampaikan, pihaknya sudah menerima 20 laporan dari masyarakat, 40% di antaranya adalah mengenai dugaaan pungli dan saat ini sedang ditindak lanjuti.

“Berdasarkan informasi tersebut, terdapat dugaan pungli yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan di beberapa Kabupaten,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya kepada asatu.id, Kamis (13/7).

Masih melanjutkan, di Jepara, pungutan dilakukan oleh penyelenggara tIngkat SMP kepada siswa baru yaitu, sebesar Rp 2.500.000,- yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah.

Sementara di Kabupaten Kudus, salah satu orang tua peserta didik baru keberatan dengan sumbangan sebesar Rp 1.290.000,- yang nominalnya ditetapkan oleh Komite MTS. Sumbangan tersebut diperuntukkan bagi peserta didik yang hendak menempati kelas unggulan.

Sedangkan di Demak, terusnya, Komite Madrasah Aliyah (MA) mewajibkan peserta didik baru untuk membeli empat setel pakaian seragam sekolah dengan biaya sebesar Rp 750.000,-.

Kemudian di Brebes, penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) membuka peluang bagi peserta didik baru yang bersedia menempati kuota cadangan dengan membayar sebesar Rp 4.000.000,-.”

“Sumbangan tersebut diperuntukkan bagi peserta didik yang hendak menempati kelas unggulan. Keberatan ini sudah disampaikan orang tua peserta didik kepada Komite Sekolah. Namun, Komite Sekolah tidak mempertimbangkan,” tandasnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Sabarudin menyampaikan, bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu pasal 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pemendikbud Nomor 74 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pasal 12, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 62 C.

 

51

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan