Eks Karyawan Koran Sindo Jateng Tolak Pesangon 1 Kali PMTK

Caption : Eks karyawan koran Sindo Jateng menolak keinginan pihak HRD Sindo Pusat dan HRD MNC, yang hanya akan memberikan uang pesangon sebesar 1 kali PMTK (yoga/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Pertemuan antara Eks karyawan koran Sindo Jateng dengan pihak HRD Sindo Pusat dan HRD MNC di lobi Hotel Pandanaran pada Kamis (13/7) sore ternyata kembali menemui jalan buntu. Para karyawan tersebut menolak rencana pemberian pesangon yang hanya 1 kali dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK).

“Hari ini kami minta pertemuan terbuka dengan pihak manajemen karena awalnya mereka berkeinginan bertatap muka satu-satu, namun ditolak. Selain itu, pertemuan ini juga tidak ditemukan titik temu soal pesangon. Mereka hanya bersedia memperjuangkan untuk membayar pesangon sebesar 1 kali dari PMTK. Ini masih jauh harapan dari teman-teman dan ini belum sesuai dengan UU. Jadi prinsipnya, para karyawan sebenarnya tidak ‘saklek’, tapi perusahaan ‘mbokyao nguwongke’ gitu,” ujar Koordinator Paguyuban Solidaritas Karyawan Sindo Jateng, Agus Joko Mulyono.
Menurutnya, kalau penawarannya hanya setengah sampai 1 PMTK, itu masih jauh dari harapan. Kenapa begitu, karena dirinya yakin perusahaan punya kemampuan yang lebih besar dari itu.
“Pak Hari Tanoe juga punya dukungan finansial yang banyak dari perusahaan holding. Saya kira, kalau hanya sekedar katakanlah bayar pesangon 2 PMTK ditambah beberapa kewajiban yang lain, seperti pengabdian dan ganti rugi atau kehormatan, pasti ada. Katakanlah, di kantongnya saat ini pun paling tidak ada duit Rp1 Miliar,” kata Agus.
Di Jateng sendiri, ada sekitar 28 pegawai yang tergabung dalam koran Sindo Jateng. Untuk biaya keseluruhan uang pesangon belum diketahui pasti karena masih menghitung jumlah total keseluruhan. Karena kisaran pesangon antara pegawai satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung pada masa kerja.
“Seperti saya misalnya, 11 tahun kerja itu ya kalau berbicara pesangon sesuai dengan UU, sekitar Rp70 juta hingga Rp80 juta. Sehingga kalau kemudian cuma diberikan 1 kali dari PMTK itu masih sangat jauh. Ini jelas melanggar ketentuan dari UU,” ucapnya.
Untuk ke depannya, para karyawan akan mencoba untuk melangkah pada penyelesaian Tripartit yakni karyawan, perusahaan dan pemerintah. Langkah ini diambil karena penyelesaian bipartrit antara karyawan dan perusahaan, yang telah digelar beberapa kali ternyata mengalami deadlock atau tidak ada titik temu.
“Rencana minggu depan kami akan lengkapi persyaratan untuk Tripartit, jadi kami harapkan nanti akan difasilitasi pemerintah, dalam hal ini Disnakertrans, diharakan bisa ada titik temu,” tukasnya. (yoga arif)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *