Pemkot Diminta Telusuri Sertifikat Pasar Kanjengan

SEMARANG (asatu.id) – Dewan Perwakilan Kota Semarang (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang menyelesaikan permasalahan Pasar Kanjengan terkait Blok C dan B.

Seperti diketahui, permasalahan terkait kepemilikan lahan pasar tersebut akan menjadi kendala dalam pembangunan kembali Pasar Johar baru dan alau-alun Kota Semarang.

“Pemerintah harus meluruskan status kepemilikan lahan pasar tersebut apabila akan melakukan pembongkaran,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanyo Slamet, Jumat (7/7).

Agus mengatakan, Pemkot tidak boleh semena-mena melakukan eksekusi pembongkaran Pasar Kanjengan (Blok C dan D) jika masih terdapat konflik. Menurutnya, pemerintah harus menelusuri secara mendalam tentang keaslian sertifikat yang dipegang oleh para pedagang.

“Karena bisa juga ada kemungkinan pihak yang bermain, bagaimana keabsahan sertifikat tersebut, dari mana, siapa yang menerbitkan dan seterusnya. Itu perlu ditelusuri oleh Pemkot,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika memang pedagang Kanjengan merasa memiliki sertifikat dan putusan Mahkamah Agung (MA) secara sah. Solusinya, lanjut Agus, Pemkot Semarang harus melakukan akusisi dengan cara pembebasan lahan yakni membeli lahan tersebut.

“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini. Apalagi jika masalah ini berlarut-larut, maka proses pembangunan Pasar Johar juga akan terhambat lagi,” katanya.

Hal yang mungkin terjadi lagi ialah, apabila Kanjengan tidak segera dirobohkan, maka dana Rp 100 miliar dari Kementerian Perdagangan juga tidak bisa cair. “Maka dari itu harus bisa diurai, telusuri, jika memang sertifikatnya sah, solusinya ya lahannya dibeli,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *