DPR RI Soroti Pemotongan Anggaran BMKG

SEMARANG (asatu.id) – Pasca kecelakaan jatuhnya helikopter jenis Dauphin  Hr 3602 yang menewaskan 4 orang anggota Basarnas dan 4 orang kru pesawat dari TNI AL, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Basarnas kantor SAR Semarang, Selasa (4/7).

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis, mengatakan, ada sejumlah poin penting yang menjadi pokok dari kunjungan kerja yang dipimpinnya itu. Selain meminta kejelasan secara detail kronologi kecelakaan, 15 anggota anggota DPR itu juga menanyakan terkait reward bagi 8 korban yang gugur.

“Reward bagi anggota TNI sudah jelas, tetapi untuk 4 anggota Basarnas hingga kini belum ada aturannya,” terangnya.

Disisi lain, Ia juga menyoroti perihal pemotongan anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga 40 persen. Ia khawatir jika kebijakan tersebut berimbas kepada kinerja lembaga pemantauan cuaca itu.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nur Hayati Monoarfa. Ia memepertanyakan terkait kebijakan pemangkasan anggaran untuk biaya perawatan dan pemeliharaan untuk anggaran tahun 2017.

Menurutnya, kebijakan tersebut adalah keliru jika memang harus mendahulukan pengadaan barang jika itu sifatnya tidak mendesak.

“Kita sempat mempertanyakan itu kenapa safe blocking di perawatan dan pemeliharaan. Akuransi radar cuaca ataupun alat deteksi milik BMKG itu seperti apa dan itu belum terjawab,” katanya.

Namun dirinya tidak mau berspekulasi apakah kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan helikopter yang terjadi kemarin di Gunung Butak tersebut.

“Kita tak bisa beramsumsi apapun sebelum hasil akhir keluar terlebih menyalahkan pihak-pihak tertentu. Kita inginkan adalah pencegahan dan solusi kedepan seperti apa,” ungkapanya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *