Sekolah 5 Hari Perlu Dikaji Pemerintah

SEMARANG (asatu.id) – Pemberlakuan program sekolah lima hari yang mulai akan diterapkan pada tahun ajaran baru nanti mendapat soroton dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang diharapkan bisa mengkaji lagi secara mendalam kelebihan dan kekurangannya.

“Secara real mayoritas masyarakat Kota Semarsng beragama Islam, kebijakan sekolah lima hari ini kontra produktif,” ujar Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo.

Ia menambahkan, nantinya apakah sekolah (sekolah umum) mampu mengganti peran atau fungsi sekolah atau madrasah diniyah dan TPQ.

Yang dimana Konsep penerapan masyarakat di Kota Semarang adalah pagi sekolah umum. Sedangkan sorenya, anak-anak usia sekolah dasar dan menengah akan mendatangi pendidikan keagamaan. Seperti Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) maupun Madrasah Diniyah.

“Kalau ajaran baru besok untuk setingkat SD/SMP, kami minta untuk dikaji secara mendalam kelebihan dan kekurangannya,” imbuhnya.

Di era otonomi daerah ini, seandainya kebijakan tersebut tidak pro masyarakat dan bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, Pemkot melalui Dinas Pendidikan bisa memberikan penjelasan ke pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Kalau perlu untuk satu tahun ajaran ke depan sekolah lima hari, mungkin sifatnya bisa uji coba dulu saja,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *