Penuhi Syarat PPDB Online, Warga Serbu Dispendukcapil

SEMARANG (asatu.id) – Rancunya informasi tentang persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online tahun ajaran 2017/2018 untuk tingkat SMA/SMK secara membuat warga Kota Semarang kebingungan.

Dampaknya, ratusan warga terlihat membuat antrian panjang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota (Dispendukcapil) yang berada di Jalan Kanguru Raya, Kecamatan Gayamsari Semarang, Kamis (8/6).

Masyarakat bermaksud mendapatkan legalisir Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagai persyaratan mendaftar sekolah tingkat SMA/SMK pada Minggu, 11-14 Juni mendatang. Warga berjubel di dalam kantor sampai halaman. Kondisi ini berlangsung dua hari sejak hari rabu (7/6).

Petugas Dispendukcapil pun tetap melayani keperluan masyarakat yang jumlahnya mencapai ribuan sejak Rabu sebelumnya.

Seno Aji (46), warga Kedungpane Mijen sejak pukul 08.00 WIB sudah mendatangi kantor Dispendukcapil Jl Kanguru Raya, Kecamatan Gayamsari. Ia mengantar keponakannya Ina Nuryanti dari SMP N 6 untuk melegalisir KK dan Akta Kelahiran.

“Saya dapat nomor antrean 335. Berjubel didalam. Diluar tadi pagi juga lebih banyak lagi. Saya ini legalisir KK sama Akta Kelahiran keponakan saya. Untuk syarat  daftar sekolah, rencanaya mau daftar ke SMA 6,” ujarnya.

Lalu, Santoso Budiyono (53) warga Pudakpayung, sudah sejakpukul 07.00 WIB bersama anaknya Herman Sasongko Adi wibowodari SMP N 12 datang untuk melegalisir KK dan Akta Kelahiran.

“Saya sudah ke Kantor Kecamatan tapi memang untuk legalisir harus ke kantor Dispendukcapil Kota. Kalau semua harus ke Dispendukcapil Kota ya akhirnya ramai begini. Hitung saja berapa siswa SMP di Kota Semarang yang mau daftar SMA bila harus melegalisir KK dan Akta Kelahiran,” katanya.

Ia mengaku berencana mendaftarkan anaknya ke SMA N 9, lalu ke SMA N 12 untuk opsi kedua. Ia pun mengaku sudah ke sekolah tersebut menyatakan persyaratan pedaftaran harus legalisir KK dan Akta Kelahiran.

“Namun ada juga sekolah lain yang tidak menerapkan syarat tersebut. Ya setiap sekolah beda-beda. Misal yang sudah saya tanyakan itu ada syarat SKHU, Ijazah asli. KK fotokopi dan Akta Kelahiran legalisir masing masing satu lembar, Mungkin sekolah lain beda lagi syaratnya,” tuturnya.

Ia pun mengharapkan, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Jateng dapat menyosialisasikan syarat pendaftaran sekolah sedini mungkin. Sehingga ada kesamaan syarat yang diajukan sekolah SMA/SMK untuk penerimaan peserta didik baru.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *