Meperhatinkan, Pejabat Desa Banyak Lakukan Pungli

SEMARANG8 (asatu.id) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menemukan tidak sedikit oknum Pemerintahan Desa tersandung kasus hukum terkait pungli Program Nasional Agraria (Prona).

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu dalam Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis Lenkap (PTSL) Melalui Program Nasional Agraria (Prona), Selasa (30/5).

“Dari hasil laporan masyarakat serta temuan investagasi di lapangan Ombudsman Jateng, ditemukan banyak Kepala Desa serta perangkat desa tersandung kasus hukum terkait pungli Prona,” jelasnya di Hotel Kesambi Hijau.

Ombudsman, lanjut Sabarudin, juga menemukan keterlibatan oknum Pemerintahan Desa dalam menerima penitipan pembayaran biaya pengumpulan data, biaya materai, patok batas dan biaya jasa PPAT.

Ia menjelaskan, penemuan dilapangan, dalam mengurus pembayaran biaya pengumpulan data, biaya materai, patok batas dan biaya jasa PPAT, masyarakat dikenakan biaya antara Rp. 500 ribu – Rp. 1,2 juta rupiah.

“Hal ini, disebabkan salah satunya karena APBN belum sepenuhnya menganggarkan biaya yang timbul karena Prona serta pemerintah desa belum mengetahui peraturan per undang-undanganan tentang Prona, bahwa tidak diperkenankan menarik biaya kepada masyarakat,” pungkasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *