Suharsono : Rumah Kos Harus Punya Ijin Lengkap

Foto : Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos, Suharsono

SEMARANG (asatu.id) – Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos, Suharsono mengatakan, penindakan rumah kos yang hanya berdasarkan pembayaran pajak namun mengabaikan perizinan lainnnya, keamanan serta ketertiban, dikatakan sebagai pelanggaran perda.

Hal tersebut dikatakannya karena penindakan kos seperti itu menyebabkan satu sisi ada keuntungan pemerintah (dari pembayaran pajak), tapi di sisi lain pelanggaran perda. Menurutnya izin pendirian bangunan, izin penyambungan jalan masuk dan lainnya yang tidak terpenuhi sangat disayangkan.

“Karena setiap pembangunan rumah kos seharusnya ada izin IMB-nya,” ujarnya, Selasa (16/5).

Suharsono menerangkan, pembangunan rumah kos juga tentu terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Menyoal keamanan, ia mengatakan, seharusnya masyarakat sekitar dilibatkan dalam pembangunan kos. Pasalnya, dengan adanya rumah kos tentunya masyarakat sekitar akan merasakan adanya potensi kerawanan.

“Misalnya kewajiban bagi pengelola rumah untuk menyerahkan identitas para penghuni kos kepada RT setempat,” ujarnya.

Terlebih, tentunya dengan adanya kos akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat sekitar yakni persoalan parkir. Sehingga pengelola rumah kos harusnya menyediakan tempat parkir yang memadai agar kendaraan penghuni kos tidak parkir di pinggir jalan.

Dalam Raperda, masih lanjut Suharsono, Pengelolaan Rumah Kos nantinya, selain mengatur semua hal tersebut juga akan diatur tentang larangan dalam penyelenggaraan rumah kos.

“Seperti dilarang untuk kegiatan asusila dan hal-hal negatif lainnya. Serta sanksi bagi pengelola rumah kos yang melanggar,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *