Parkir Tarif Berjenjang Dinilai Dewan Ilegal

SEMARANG (asatu.id) – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Selamet menilai, penerapan sistem tarif parkir berjenjang di sejumlah tempat dianggap ilegal karena tidak ada dasar hukumnya.

Ia mencontohkan, keberadaan tarif parkir berjenjang terdapat di sejumlah Mall di Semarang. Menurutnya, dalam tarif berjenjang, pihak pengusaha atau pemilik Mall menentukan kenaikan tarif parkir sesukanya sendiri, sehingga tarif disetiap Mall terkadang berbeda satu sama lain.

Pemberlakuan tarif berjenjang, lanjutnya, dinilai merugikan dan memberatkan konsumen dalam pembayaran parkirnya. Ini terjadi ketika konsumen yang memarkirkan kendaraannya di area parkir Mall yang menerapkan tarif parkir berjenjang, mendadak harus membayar tarif cukup tinggi dikarenakan perhitungan lama waktu parkir.

Ia menerangkan, sistem seperti itu harus dibicarakan dahulu dengan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. Sementara itu, pendapatan kas daerah dari kewajiban pajak parkir yang harus dibayarkan oleh pengusaha mall masih dilakukan secara manual.

“Sistem manual belum menjamin laporan pendapatan parkir itu memang sesuai perolehan parkir yang sebenarnya,” ujarnya, Rabu (5/4).

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah memberlakukan pembayaran parkir dilakukan secara elektronik atau e-parking, yang dimana memiliki kelebihan dalam sistem pengawasannya dikarenakan terhubung langsung oleh server Bapenda.

“Dengan sistem ini bisa diketahui berapa perolehan parkir yang sebenarnya,” tukasnya.

102

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *