Dewan Minta GTT dan PTT Dapat Fasilitas BPJS

SEMARANG (asatu.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) kependidikan bisa mendapat fasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi  di sela silaturahmi GTT dan PTT se-Kota Semarang yang merupakan kegiatan reses masa sidang ke-3 yang digelar di rumah dinasnya sebagai Ketua DPRD Kota Semarang.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Pemkot telah mampu mengatasi persoalan honor GTT dan PTT dengan menaikkan gajinya setara dengan upah minimum kota (UMK) sejak 2016. Yakni semula menerima honor Rp300-400 ribu/bulan menjadi sekitar Rp2,4 juta.

Pihaknya menyarankan dari pendapatan tersebut bisa disisihkan untuk dipakai membayar premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, atau bagaimana teknisnya Dinas Pendidikan bisa mengelola anggaran untuk kepesertaan asuransi bagi GTT dan PTT tersebut.

Selain itu, ia menerangkan dalam Reses juga ada aspirasi bahwa masih banyak GTT dan PTT kependidikan yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun dan berharap ada pengangkatan.

Lantas, pihaknya mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan akan mengadakan seleksi terkait pengangkatan.

“Disampaikan Disdik Jumlah GTT dan PTT di Kota Semarang mencapai 1.700-an orang. Ya, memang tidak bisa begitu saja diangkat. Harus ada sistem seleksi,” ujarnya, Senin (3/4) malam.

Ia menerangkan, bahwa poin pengabdian juga menjadi salah satu poin terpenting dalam proses seleksi yang akan dilakukan terhadap GTT dan PTT kependidikan, dan itu khusus GTT dan PTT kependidikan yang ada di bawah Dinas Pendidikan.

“Di 2018 diharapkan sudah finish mengenai keinginan GTT dan PTT kependidikan, mulai sistem penggajian hingga seragam dan bentuk-bentuk kesejahteraan lain. Tapi tetap, nanti ada tahapan seleksi dulu,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *