Petani Surokonto Tuntut Penangguhan Penahanan

(Imboh Prasetyo/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Ratusan petani Surokonto Wetan memadati pintu gerbang Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Jateng),  Jalan Pahlawan No 19, Semarang. Menyerukan orasi terhadap tiga petani yang terjerat kasus tanah negara.

“Hentikan kriminalisasi petani,” begitulah seru para petani yang melakukan orasi itu.

Tak hanya berorasi, puluhan petani tersebut mengkumandangkan shalawat. Terlihat pula beberapa wanita meneteskan air mata saat melakukan orasi yang berlangsung sekitat 1 jam tersebut.

Kuasa Hukum Petani Surokonto Wetan, Samuel Rajagukguk, menuturkan, bahwa aksi tersebut sebagai upaya untuk penagguhan penahanan atas tiga petani (NA, SR, MT) yang masing-masing di vonis dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 10 Milyar.

“Dengan pertimbangan hakim, bahwa para petani tersebut terbukti merusak kawasan hutan, yang dimana kawasan hutan tersebut hanya bentuk tidak berdayanya pejabat negara untuk menegakkan hukum,” terangnya Kamis (23/3) siang.

Menurutnya, kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan tidak melalui proses clean and clear, yang artinya cacat prosedur, karena bagaimana bisa tanah negara dapat diperjual-belikan.

Kasus tersebut bermula dari tanah negara yang dijadikan sebagai lahan tukar menukar yang ditetapkan melalui SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan sebagai kawasan hutan produksi pada bagian hutan Kalibordi seluas 127.821 hektar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Lahan tersebut merupakan lahan pengganti kawasan hutan yang digunakan oleh PT Semen Indonesia di Rembang, sebagai tapak pabrik. Dengan objek tukar menukar lahan berada di Desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal dengan luas 127.821 hektar.

“Jauh sebelum ada penetapan lahan tersebut, masyarakat sudah menggarap lahan sejak tahun 1972 lalu,” jelasnya.

Pada tahun 1972, beber dia, PT Sumurpitu melakukan penanaman dilahan yang diterbitkan HGU, bahwa penanaman hanya dilakukan sekali dan setelah itu PT Sumurpitu menelantarkan lahan tersebut. Melihat lahan yang tidak diolah secara baik, warga Desa Surokonto Wetan akhirnya menggarap lahan tersebut.

“Kami memohon kepada Penggadilan Tinggi Jateng untuk tidak menahan para petani, atas penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jateng pada tanggal 18 Maret 2017 lalu,” pungkasnya.

Aksi berjalan aman dan tertib dengan kawalan puluhan aparat keamanan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *