Dewan Minta Pemkot Atasi Transportasi Online

(Vedyana Ardyansah/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi mengatakan keberadaan transportasi ‘online’ semestinya harus ditata dari awal dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Semarang agar tidak lagi terjadi gesekan dalam persaingan bisnis antar transportasi konvensional dengan online.

“Kalau keberadaan transportasi ‘online’ dibiarkan secara bebas, tentunya akan meresahkan pengusaha transportasi konvensional. Makanya, harusnya dilakukan pembatasan sesuai kebutuhan,” ujarnya, Kamis (23/3).

Pihaknya menilai, bahwa keberadaan transportasi ‘online’ semestinya hanya bersifat pelengkap kekurangan moda transportasi konvensional.

“Mestinya hanya pelengkap ketika transportasi konvensional tidak bisa menjangkau masyarakat,” imbuhnya.

Keberadaan transportasi online menurutnya, semakin membuat ketatnya persaingan di dunia usaha layanan transportasi di Semarang meski belum terlalu ‘booming’ sebagaimana terjadi di Jakarta.

“Jangan sampai sudah ‘booming’ seperti di Jakarta, komunitas-komunitas merebak, menimbulkan banyak persoalan baru karena tidak tertata sejak awal,” ucapnya.

Menurut Supriyadi, hal ini tentunya harus dibagi porsi adil antarmoda transportasi yang beroperasi. Misalnya kebutuhan moda transportasi umum di Kota Semarang ternyata 2.000, dari 2.000 tersebut diambil 10 persen dan diberikan untuk transportasi ‘online’.

“Memang tidak boleh banyak-banyak karena kan sifatnya hanya pelengkap,” urainya.

Mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pihaknya meminta agar Pemkot segera menerapkannya.

“Saya dengar kan sudah direvisi. Kalau bisa segera diterapkan saja,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *