Pemkot Tegaskan Miliki Sertifikat Tanah Pasar Kobong

(Vedyana Ardyansah/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Kepala Dinas Perdagangan Fajar Purwoto menegaskan, bahwa Pemerintah Kota memiliki sertifikat atas tanah Pasar Rejomulyo Lama atau Pasar Kobong.

Hal tersebut disampaikannya setelah beberapa hari lalu sejumlah pedagang ikan basah yang menolak relokasi mempertanyakan kepemilikan Pemkot atas sertifikat tanah Pasar Kobong.

“Ada sertifikatnya. Dan itu dipegang oleh badan aset daerah,” ujarnya, Sabtu (18/3) malam.

Menurutnya, pernyataan para pedagang yang mempertanyakan sertifikat tersebut, hanyalah manufer sejumlah pedagang yang dari awal memang menolak untuk direlokasi karena Pasara Rejomulyo baru yang dinilai kurang layak.

Dikatakan Fajar, bahwa pemerintah bisa menganggarkan di anggaran perbaikan terkait kekurangan Pasar Rejomulyo baru, setelah para pedagang menempati pasar yang baru dan menemukan sejumlah kekurangan baik sarana maupun prasarana yang mengahmbat proses jual beli.

“Sebetulnya apa saja yang kurang nanti bisa dianggarkan di perubahan, yang penting pindah dulu karena itu aset Pemerintah Kota,” ucapnya.

Fajar mempersilakan kepada para pedagang ikan basah untuk segera menempati pasar baru yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, jika masalah ini terus berpolemik, makan permasalahan ini tidak akan kunjung selesai.

“Kita ciptakan suasana kondusiflah, tidak usah demo-demo, ini kan tidak baik ke depannya untuk perbaikan pasar-pasar ini,” imbuhnya.

Pihaknya mengungkapkan, bahwa dalam relokasi tersebut juga sudah mendapatkan dorongan dari Dewan dan Komisi B DPRD Kota Semarang.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi juga berharap para pedagang bisa menempati dahulu Pasar Rejomulyo baru tersebut tanpa menunggu eksekusi dari Dinas Perdagangan.

“Jangan sampai bangunan yang dibiayai uang rakyat itu malah magkrak. Terkait kekurangan bisa kita benahi bersama” tambahnya, Minggu (19/3).

Pihaknya berkomitmen untuk membantu pedagang agar kekurangan Pasar Rejomulyo bisa dianggarkan di tahun 2018 atau anggaran perubahan 2017.

“Mumpung ini ada waktu, setidaknya bisa berembuk dulu mencari solusi antara pedagang dengan Pemerintah Kota dan nanti bisa dengan Dewan juga,” tutupnya.‎

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *