Ita Tetap Akan Pecat Pelaku Pencabulan

SEMARANG (Asatu.id) – Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu merasa kecewa dengan Kepala Satuan Satpol PP Endro P Martantono, yang berusaha untuk melindungi salah satu anak buahnya yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual.

Wakil Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita ini mengatakan, dirinya baru menerima surat rekomendasi dari Inspektorat pada Jum’at (10/3) siang. “Siang ini baru sampai di saya. Tentunya ya akan mengikuti rekomendasi dari Inspektorat, yaitu pemecatan,” katanya.

Dia menyebutkan, rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Ispektorat sudah melalui tahapan-tahapan penyelidikan oleh tim  dan dilihat dari berbagai aspek yang kemudian disimpulkan bahwa yang bersangkutan bersalah.

Dengan rekomendasi pemecatan itu artinya pelaku terbukti dengan menyakinkan bahwa, yang bersangkutan benar-benar melakukan tindakan pelecehan seksual.

”Ispektorat mengeluarkan rekomendasi pemecatan tentu sudah ada tahapan dan juga berbagai pertimbangan, tidak mungkin serta merta mengeluarkan rekomendasi pemecatan tanpa pertimbangan matang,” ucapnya.

Ia menegaskan, meskipun kepala Satpol PP meminta untuk mempertimbangkan pemecatan terhadap anak buahnya, hal itu tidak bisa dijadikan pertimbangan karena termasuk pelanggaran berat.

”Ya karena sesuai prosedur yang ada dan itu kan sudah melanggar aturan. Ya tanyakan sama Pak Kasatpol PP, kalau menimpa anaknya diperlakukan seperti itu apa masih akan mempertimbangkan,” tandasnya.

Dia berharap kasus tindakan asusila yang melibatkan anggota satpol PP tersebut menjadi pelajaran bagi bagi pegawai dan juga PNS di lingkungan Pemkot Semarang, supaya tidak melakukan tindakan di luar batas yang bisa mengancam kariernya.

Sebelumnya Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro P Martantono, mengaku, pihaknya sudah melakukan mediasi antara pelapor yang diwakili oleh pengacaranya, dan terlapor pada hari Rabu (8/3).

Dan dari hasil mediasi itu, semua pihak bisa menerima dan saling memberikan maaf sehingga masalah tidak diperpanjang lagi. “Kami sampai sekarang belum menerima rekomendasi baik dari Inspektorat maupun Ibu Wakil Wali Kota,” ucapnya.

Ia mengaku, pemecatan harus dilihat dari beberapa sisi dan juga sudut pandang, terlebih selama ini pelaku sudah mengabdi cukup lama, dan selama mengabdi juga sangat baik dalam pekerjaan.

“Kalau dipecat juga menyangkut nasib seseorang, dia punya anak istri. Pemecatan harus dilihat dari berbagai sisi, tapi tetap berlandaskan hukum. Makanya ini jangan terlalu didramatisir yang jelas kami sudah menyelesaikannya seacara kekeluargaan,” ucapnya.

Ia menegaskan, jika memang nantinya benar-benar harus dipecat maka pelaku masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan pertimbangan pengabdian dan lainnya.

“Sebagai pimpinan, secara moril dirinya juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh anggota. Pelaku bisa mengajukan keberatan, karena bagaimanapun dia menghidupi anak istri,” tandanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Sovan Haslin Pradana, menilai perlu ada tindakan tegas terhadap oknum pegawai yang melakukan tindakan asusila.

“Kami harap ada tindakan tegas berupa diberhentikan kontrak kerjanya. Apalagi pegawai Satpol PP tersebut berstatus sebagai pekerja outsourcing,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sanksi tegas yang diambil nantinya sekaligus sebagai bentuk evaluasi dan efek jera agar tidak ada oknum pegawai yang bekerja menyalahi aturan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *