Dewan Ingin Pelaku Angkot Tidak Termarjinalkan

(Vedyana Ardyansah/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – ‎Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen agar pelaku transportasi yang selama ini harus dilibatkan dalam pengoperasian koridor V dan VI. Pihaknya menegaskan pula, bahwa program BRT tersebut adalah program yang sudah direncanakan.

“Kami mendorong proses lelang harus sesuai perundang-undangan. Dan iklim kondusif yang sudah ada harus dijaga dan jadi pertimbangan kami. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk melaksanakan dengan cara yang terbaik,” ujarnya, Senin (6/3).

Menurutnya, yang terpenting adalah seluruh proses yakni dialog dan realitanya, para pelaku transportasi ini harus dilibatkan. Pemenang lelang yang akan menangani operasional di dua koridor baru itu harus memfasilitasi sopir angkot, seperti dalam rekrutmen sopir dan karyawan.

“Jangan sampai malah mereka yang menjadi pelaku transportasi selama ini, seperti sopir angkot menjadi marjinal, tersingkirkan,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BLU UPTD Trans Semarang Agung Nurul Falaq menjelaskan ada beberapa solusi untuk memfasilitasi aspirasi pengusaha dan sopir angkot yang khawatir dengan penurunan jumlah penumpang, salah satunya dengan mengurangi jumlah “shelter” atau halte Trans Semarang.

“Yang mengurangi pendapatan angkutan inikan jika shelternya banyak. Nanti, kami akan koordinasikan menyoal ini. Mungkin kita akan kurangi jumlah shelternya agar tidak menggangu pendapatan angkot, atau istilahnya bagi kue lah,” tukasnya.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *