Wawali Komitmen Ungkap Kasus Pelecehan Satpol PP

(Vedyana Ardyansah/asatu.id)

SEMARANG (asatu.id) – Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu akan terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang ada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pihaknya terus berkomunikasi dengan inspektorat dalam mengawal dan menyelesaikan kasus yang tidak pantas dilakukan serta mencoreng nama baik instansi pemerintahan Kota Semarang tersebut.

“Untuk saat ini kami belum bisa memberikan hasilnya seperti apa, karena masih ada beberapa tahapan yang belum selesai. Tapi saya akan terus mengawal kasus ini. Karena hal ini tidak bisa dipandang enteng. Ini sudah tindakan asusila,” ujarnya, Kamis (2/3).

Pihaknya mengatakan bahwa diklat yang dilakukan saat itu tidak implementatif bagi Satpol PP wanita. Untuk itu, pihaknya juga meminta diklat tersebut bersifat implementatif. Menurutnya, untuk Satpol PP yang cewek diarahkan untuk personil yang humanis.

“Katakanlah Satpol PP perempuan ini kan ada di bagian pariwisata dan di bagian penegakan perda, ya sudah itu yang diajarkan. Kalau yang pariwisata ya diajarkan komunikasi Bahasa Inggris, melayani turis. Yang perda, ya diajari sosialisasi perda mana saja yang perlu ditegakkan. Tidak malah fisik, kalau mau fisik ya siang-siang saja,” tegasnya.

Wawali menambahkan, nantinya sanksi yang akan diberikan tergantung dari berat tidaknya tindakan pelanggaran. Jadi teknisnya nanti dari Inspektorat yang akan memberikan masukan sanksi seperti apa yang diberikan.

Terkait adanya surat pernyataan untuk tidak menyebarluaskan kasus itu, lanjut Hevearita, dia menyayangkan adanya surat tersebut.

“Kita harusnya gentle, kalau memang tidak ada kasus ya sampaikan tidak ada, kalau ada ya harus bertindak untuk memberikan sanksi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Semarang Cahyo Bintarum mengatakan bahwa pihaknya sudah hampir menyelesaikan semua tahapan proses penyelidikan terkait kasus pelecehan tersebut.

“Setelah itu selesai, kita akan buat hasil laporan pemeriksaan dan nanti kita berikan ke bu wakil. Ini sudah tahap akhir, tinggal satu dua orang saja nanti setelah itu selesai. Minggu depan selesai,” ucapnya.

Cahyo menjelaskan bahwa sanksi terberat adalah pemecatan. Sedangkan untuk status tersangka berasal dari pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN), alias tenaga kontrak.

63

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan