Reformasi Birokrasi Harus Disertai Revolusi Birokrasi

(dok pemkot)

SEMARANG (asatu.id) – Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, upaya reformasi birokrasi harus disertai dengan upaya revolusi birokrasi. Menurut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, percuma saja kalau sistem pelayanan publiknya diubah, tetapi budaya pelayanan publiknya masih sama.

Hal tersebut diungkapkannya saat meraih penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di ruang serbaguna KemenPAN RB, Jakarta, Kamis (2/3)

Dalam siaran pers rilis yang dikirimkan ke media, Hendi mengatakan ada 4 faktor yang membuat pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, yaitu karena masyarakatnya apatis, pejabatnya oportunis, pemerintahnya normatif, dan pelayanannya represif.

Hendi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat yang aktif dalam memberikan  berbagai masukan, saran dan kritikan berujung pada perbaikan pelayanan.

“Selama itu untuk perbaikan saya manut, yang penting masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi kepala daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Unit penyelenggara pelayanan yang masuk kategori sangat baik diharapkan menjadi percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya,” tukas Asman.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *